5 Dampak Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Versi Pangi Syarwi

- Wartawan

Selasa, 6 Juni 2023 - 07:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun tangan langsung atau cawe-cawe, demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia ke depan, Senin (29/5/2023). Foto: istimewa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun tangan langsung atau cawe-cawe, demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia ke depan, Senin (29/5/2023). Foto: istimewa

Halontb.com – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan 5 dampak cawe-cawe atau turut campur Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam Pilpres 2024 . Diketahui, pernyataan cawe-cawe yang dilontarkan Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024 mengundang pro kontra dari berbagai kalangan, khususnya partai politik (parpol). 

Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, ikut terlibat dan bahkan menyatakan secara terbuka tidak akan netral dalam rangkaian proses Pemilu 2024 adalah pernyataan yang tidak lazim dalam negara yang demokratis. Walaupun, kata dia, dibungkus dengan alasan demi bangsa dan negara, keberlanjutan pembangunan, stabilitas politik, dan segudang alasan lainnya. 

“Cawe-cawe presiden dalam menentukan calon penerusnya dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas,” kata Pangi kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Maka itu, menurut Pangi, penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kata Pangi, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan sangat layak skeptis terhadap pernyataan demi bangsa dan negara atau mengatasnamakan rakyat, yang seringkali digunakan untuk menutupi agenda dan kepentingan terselubung demi kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok tertentu. 

“Alih-alih demi kepentingan bangsa dan negara Jokowi lebih ingin melindungi kepentingan pribadi dan kelompoknya, mempertahankan pengaruh politiknya, imunitas hukum dari kemungkinan atas kebijakan yang bermasalah ditemukan di kemudian hari,” ujarnya. 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KMP Putri Yasmin Terbakar, Direktur RSUD Tripat Turun Langsung Pantau Penanganan Korban
Iwan Slenk Tegaskan Gubernur NTB Tak Terkait Unsur Gratifikasi, Desakan Pemanggilan Dinilai Prematur
Jelang Ramadan, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan Sumbawa dan Siagakan Ratusan Personel
Vonis 8 Tahun untuk Rosiady, Penasihat Hukum: “Tidak Ada Satu Rupiah Pun Uang Negara Keluar”
Gibran ke Lombok Tengah: Sambangi Pesantren, Nikmati Makan Siang Bareng Santri dan Tuan Guru
Ketua Liga NWDI: Indonesia Jangan Bungkam, Saatnya Prabowo Pimpin Gerakan Perdamaian Global
Swasembada Pangan Prioritas Pembangunan Nasional
Disangka Sarang Narkoba, Wisma NTB Justru Tunjukkan Keteladanan: Kooperatif, Transparan, dan Bebas dari Pelanggaran
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 06:16 WITA

3.170 Warga Binaan di NTB Terima Remisi HUT ke-81 RI, 26 Orang Langsung Bebas

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 23:32 WITA

Polda NTB Bongkar Jaringan Curanmor di Sekotong, Tiga Unit Motor Diamankan

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 03:15 WITA

Perkuat Toleransi di NTB, PMB LP2M UIN Mataram Gelar Moderation Connect Ke-3

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:58 WITA

Dicecar Puluhan Pertanyaan KPK Selama Dua Jam, Wabup UNA: Syukurnya Tak Pernah Dilibatkan Proyek

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:03 WITA

Wabup UNA dan Sejumlah Pejabat Lombok Barat Diperiksa KPK Terkait Kasus OTT Bupati LAZ

Selasa, 11 Agustus 2026 - 08:03 WITA

SK Tahunan Dipersoalkan, Ribuan Guru PPPK Lombok Barat Desak Kepastian Masa Kerja

Selasa, 11 Agustus 2026 - 07:49 WITA

Tiga Oknum Polisi di NTB Ditangkap Dugaan Kasus Narkoba, Berasal dari Polda NTB, Polres Lobar dan Bima Kota

Selasa, 11 Agustus 2026 - 06:57 WITA

Tender Kampus 3 UIN Mataram Disorot, Dugaan Pengaturan Pemenang dan Deal-dealan Proyek Rp7,8 Miliar Mencuat

Berita Terbaru