Berita Pemerintahan

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono memberikan keterangan kepada awak media di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB, Senin (10/8/2026), usai melakukan kunjungan kerja ke PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Lembar.

Pemerintahan

Kunjungi Pelabuhan Lembar, Komisi VII DPR RI Dorong Penguatan Keamanan dan Penambahan Dermaga

Pemerintahan | Politik | Senin, 10 Agustus 2026 - 11:46 WITA

Senin, 10 Agustus 2026 - 11:46 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Komisi VII DPR RI mendorong penguatan sistem keamanan dan keselamatan pelayaran serta penambahan kapasitas dermaga di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok…

Foto memperlihatkan bangunan Kolosium di kompleks Taman Kota dan Alun-Alun Kota Gerung, Lombok Barat, yang menjadi ikon daerah sekaligus proyek yang disorot dalam penyidikan KPK terkait dugaan korupsi anggaran daerah.(Dok. Halo NTB)

Pemerintahan

DPRD Lobar Ungkap Dugaan Pola Pergeseran Anggaran, 90 Persen Proyek Temuan KPK Tak Pernah Dibahas di Paripurna

Pemerintahan | Politik | Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:57 WITA

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:57 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Fauzi, mengungkap dugaan pola pergeseran anggaran dalam pengelolaan APBD yang menurutnya berkaitan dengan sejumlah proyek…

Suasana hearing DPRD Lombok Barat yang membahas NIP bagi 31 honorer. Dari kiri: Wakil Ketua DPRD Lobar Tarmizi, Wakil Ketua Komisi I Hendra Harianto, dan Anggota Komisi IV Muhammad Munip, bersama BKDPSDM, Dikbud, dan Forum GTKN. (Foto: Istimewa)

Pemerintahan

Jalur Administratif Buntu, DPRD dan Pemkab Lobar Tempuh Jalur Politik ke DPR RI Perjuangkan Nasib 31 Honorer

Pemerintahan | Jumat, 7 Agustus 2026 - 05:50 WITA

Jumat, 7 Agustus 2026 - 05:50 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — DPRD Kabupaten Lombok Barat memastikan akan mengawal penyelesaian nasib 31 tenaga honorer yang hingga kini belum memperoleh Nomor Induk Pegawai…

Ketua Aliansi Sasak Muda Bersatu (Asak Datu), Herman Kisaf desak pembekuan aplikasi BANTU-IN Pemkab Lombok Barat.

Daerah

Asak Datu Desak Pemkab Lombok Barat Bekukan Aplikasi BANTU-IN, Soroti Serapan Anggaran dan Dasar Hukumnya

Daerah | Pemerintahan | Jumat, 7 Agustus 2026 - 03:24 WITA

Jumat, 7 Agustus 2026 - 03:24 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Aliansi Sasak Muda Bersatu (Asak Datu) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat untuk membekukan bahkan menghapus aplikasi BANTU-IN (Bantuan Tuntas…

Pimpinan dan anggota Komisi I, II, III, IV DPRD Lombok Barat berfoto bersama delegasi Forum Bersih dan Berintegritas (FBI) usai hearing penyampaian 12 tuntutan aspirasi masyarakat di Ruang Sidang Utama, Kamis (6/8). (Foto: Halo NTB)

Pemerintahan

12 Tuntutan Forum FBI Warnai Hearing Akbar Bersama Seluruh Komisi DPRD Lombok Barat

Pemerintahan | Politik | Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:25 WITA

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:25 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Forum Bersih dan Berintegritas (FBI) Kabupaten Lombok Barat secara resmi menyampaikan sedikitnya 12 poin tuntutan kepada DPRD Lombok Barat dalam…

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, saat memberikan keterangan pers terkait target penurunan angka kemiskinan di ruang kerjanya, Kamis (6/8).(Foto: Istimewa)

Ekonomi

Pemkab Lombok Barat Targetkan Kemiskinan Turun 1 Persen, Fokus Tangani 4.000 KK Miskin Ekstrem

Ekonomi | Pemerintahan | Sosial | Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:21 WITA

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:21 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat terus mengintensifkan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan menargetkan penurunan angka kemiskinan sekitar 1 persen pada…

Anggota Komisi IV DPRD Lombok Barat, Muhammad Munip, saat memberikan keterangan terkait status 31 tenaga honorer di ruang Fraksi PPP DPRD Lombok Barat, Senin (3/8/2026).(Doc: Halontb)

Pemerintahan

Tenggang Waktu Menipis, DPRD Lombok Barat Desak Pemda Tuntaskan Status 31 Honorer Sebelum Desember

Pemerintahan | Selasa, 4 Agustus 2026 - 00:35 WITA

Selasa, 4 Agustus 2026 - 00:35 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com – Komisi IV DPRD Lombok Barat terus mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat segera menuntaskan persoalan status 31 tenaga honorer yang hingga…

Anggota Komisi IV DPRD Lombok Barat, Muhammad Munip, M.Kes., saat memberikan keterangan terkait desakan evaluasi Dewan Pengawas RSUD Tripat, di ruang kerjanya, Senin (3/8/2026).(Foto: Halontb)

Pemerintahan

Dewas RSUD Tripat Disorot, DPRD Lombok Barat Desak Evaluasi Menyeluruh

Pemerintahan | Politik | Senin, 3 Agustus 2026 - 05:59 WITA

Senin, 3 Agustus 2026 - 05:59 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com— Komisi IV DPRD Lombok Barat mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju…

Personel Brimob Polda NTB mengawal tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Lombok Barat, terkait pengumpulan barang bukti dokumen dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat.(Foto: Istimewa)

Daerah

Usai KPK Tangkap Bupati LAZ, DPRD Soroti Kinerja Inspektorat: Kok Bisa Temuan Nihil Saat Dugaan Korupsi Besar Dibongkar?

Daerah | Pemerintahan | Politik | Rabu, 29 Juli 2026 - 23:51 WITA

Rabu, 29 Juli 2026 - 23:51 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com – Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat dari Fraksi PKB, Fauzi, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat menyusul…

Wabup Lombok Barat Hj. Nurul Adha tampak antusias menyapa pedagang UMKM di sela peninjauan kawasan CFN-CFD, Komplek Kantor Bupati Lombok Barat.

Ekonomi

Pasca OTT Bupati Nonaktif LAZ, Wabup Lobar Pastikan CFN-CFD, Festival Senggigi, hingga Subsidi UMKM Tetap Berjalan

Ekonomi | Pemerintahan | Senin, 27 Juli 2026 - 03:32 WITA

Senin, 27 Juli 2026 - 03:32 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Di tengah dinamika politik dan sorotan publik pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Pemerintah…