Home / NTB

Pemprov NTB Usulkan Anggaran Rp 1,5 Triliun ke Pusat untuk Perbaikan Jalan Rusak 

- Wartawan

Minggu, 21 Mei 2023 - 12:39 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ruas jalan di Pusuk, tepatnya di gunung malang yang longsor dan rusak parah akibat guyuran hujan deras beberapa waktu lalu, dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah. Foto: Istimewa

Ruas jalan di Pusuk, tepatnya di gunung malang yang longsor dan rusak parah akibat guyuran hujan deras beberapa waktu lalu, dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah. Foto: Istimewa

Ia juga membeberkan mengenai kondisi jalan provinsi di Pulau Lombok sudah mantap 90 persen, sedangkan di Pulau Sumbawa baru 70 persen. “Di Pulau Sumbawa, jalan provinsi yang rusak parah paling banyak di Kabupaten Bima,” katanya.

Namun hanya masalah jalan rusak, terdapat usulan lainnya terkait penanganan pasca banjir di wilayah Pulau Sumbawa. Seperti di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk semua kabupaten/kota akan diberikan bantuan bronjong dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk menangani lokasi – lokasi sungai termasuk pantai yang terkena abrasi. Khusus Kota Mataram, untuk penanganan abrasi di sekitar pesisir pantai Ampenan.

“Selanjutnya usulan terkait air bersih telah diusulkan untuk di Pulau Lombok yaitu SPAM Regional untuk mendapatkan air baku dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di mata air Sesaot Lombok Barat. Sehingga kebutuhan air minum dan air irigasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan bahwa beberapa ruas jalan daerah di NTB yang telah diajukan Pemprov akan diupayakan untuk mendapatkan penanganan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

“Inpres jalan Ini merupakan target dari bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi ditangani melalui anggaran kementerian. Instruksi Presiden (Inpres) jalan daerah akan turun di tahun 2023,” terangnya.

Editor: Dewa Reza

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru