MATARAM,Halontb.com – Aliansi pemuda yang tergabung dalam Asosiasi Pemuda Koperasi Tambang Rakyat melayangkan kritik keras terhadap kepemimpinan Gubernur NTB saat melakukan hearing di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB pada Rabu (4/2/26). Mereka menuding Gubernur tidak patuh terhadap instruksi Presiden RI terkait percepatan dan kemudahan izin usaha bagi rakyat kecil.
Ketua Asosiasi Pemuda Koperasi Tambang, Taufiq Hidayat, menyatakan bahwa lambatnya penerbitan puluhan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi NTB tidak menjalankan mandat Presiden untuk memprioritaskan ekonomi kerakyatan.
“Presiden berkali-kali instruksikan agar perizinan rakyat dipermudah, tapi faktanya di NTB, puluhan IPR koperasi jalan di tempat. Ini bentuk ketidakpatuhan Gubernur terhadap instruksi Presiden. Mengapa rakyat kecil yang ingin legal justru dipersulit?” cetus Taufiq dengan tegas
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekecewaan ini memuncak karena adanya fakta bahwa hanya satu koperasi yang berhasil lolos izin, sementara puluhan lainnya tertahan tanpa kejelasan waktu. Taufiq menilai ada kesan tebang pilih yang mencederai keadilan sosial bagi para penambang lokal.
Di sisi lain, pihak Dinas ESDM NTB melalui Kabid Mineral dan Batubara (Minerba), Iwan Setiawan, memberikan pembelaan. Ia menegaskan bahwa kendala utama bukan pada kemauan politik, melainkan pada urusan teknis administrasi.
“Kami hanya menjalankan aturan. Penundaan ini murni karena adanya berkas yang belum lengkap. Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi sesuai regulasi, tidak ada alasan bagi kami untuk menunda satu hari pun,” jelas Iwan saat menemui massa aksi.
Meski telah mendapat penjelasan dari Kabid Minerba, massa asosiasi tetap merasa alasan tersebut hanyalah “klise” birokrasi. Mereka menuntut Gubernur segera mengevaluasi kinerja Dinas ESDM agar sejalan dengan visi Presiden dalam mempermudah akses usaha rakyat.
Jika dalam waktu dekat puluhan IPR tersebut tidak segera diterbitkan, Aliansi Pemuda Koperasi Tambang melakukan hearing ke kantor Guberur dengan membawa massa yang lebih besar untuk menuntut kepastian hak-hak ekonomi rakyat di depan kantor Gubernur.
