Home / NTB

Pemprov NTB Usulkan Anggaran Rp 1,5 Triliun ke Pusat untuk Perbaikan Jalan Rusak 

- Wartawan

Minggu, 21 Mei 2023 - 12:39 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ruas jalan di Pusuk, tepatnya di gunung malang yang longsor dan rusak parah akibat guyuran hujan deras beberapa waktu lalu, dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah. Foto: Istimewa

Ruas jalan di Pusuk, tepatnya di gunung malang yang longsor dan rusak parah akibat guyuran hujan deras beberapa waktu lalu, dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah. Foto: Istimewa

“Alhamdulillah Menteri memberikan dua respon yang baik. Pertama caranya sudah betul kalau memang daerah tidak memiliki uang maka mintanya ke Pusat. Dan beberapa ruas jalan sudah di ACC pak menteri sebesar Rp 428 miliar yang akan dilelang oleh Balai Jalan Nasional bulan Mei 2023,” jelasnya.

Beberapa ruas jalan yang rusak parah dan sudah dipastikan akan segera ditangani Pemerintah melalui program inpres pada Mei 2023. Antara lain ruas jalan Lembar – Pelabuhan Gili Mas sepanjang 7,5 kilometer yang ditaksir akan menelan biaya sebanyak Rp 91 miliar. Kedua ruas jalan wilamaci – Karumbu – Sape yang yang panjangnya mencapai 19 kilometer akan ditangani dengan biaya total Rp 92 Miliar lebih. Dan terakhir ruas jalan di Samota yang diusulkan mencapai Rp 176 miliar.

Diakui bahwa Kementerian PUPR sangat membuka pintu bagi pembangunan NTB. Salah satunya dengan program inpres jalan daerah yang merupakan target presiden Jokowi menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah tetapi ditangani melalui anggaran Kementerian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Impres jalan daeran itu anggarannya dari Kementerian tapi menangani jalan daerah yang menjadi kewenangan provinsi provinsi dan Kabupaten,” ucapnya.

Selain itu Pemprov NTB juga mengusulkan jalan yang rusak di semua pelosok di NTB. Namun kenyataan tidak semua bisa diatasi. Ada syarat yang harus dipenuhi yakni semua ruas-ruas jalan harus memenuhi kriteria tertentu. Mulai dari sudah ada desain pembangunan jalannya dan ada dokumen analisis mengenai dampak lingkungannya (AMDAL) serta tidak ada permasalahan lain terkait pembebasan lahan.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru