E-Purchasing di NTB Dikhawatirkan Jadi Etalase Digital untuk Kepentingan, Bukan Kebutuhan

- Wartawan

Senin, 8 September 2025 - 00:48 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerhati pengadaan, Baharuddin Umar, saat menyampaikan kritik tajam terkait dugaan praktik penggiringan usulan di sektor pendidikan NTB. (Foto: Istimewa)

Pemerhati pengadaan, Baharuddin Umar, saat menyampaikan kritik tajam terkait dugaan praktik penggiringan usulan di sektor pendidikan NTB. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Program pengadaan alat peraga SMK melalui mekanisme e-purchasing di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tengah disorot tajam. Alih-alih berbasis analisis kebutuhan sekolah, muncul dugaan adanya praktik penggiringan usulan yang mengkhianati semangat transparansi sistem digital ini.

Pemerhati pengadaan, Baharuddin Umar alias Behor, mengungkap indikasi serius pada tahap perencanaan. “Seharusnya ada analisis kebutuhan sekolah. Tapi justru ada dugaan kepala sekolah dikumpulkan di satu tempat, lalu diarahkan untuk mengusulkan satu jenis kegiatan. Ini berbahaya bagi kelangsungan pendidikan di NTB, karena kegiatan tidak lagi berdasarkan kebutuhan riil, melainkan kepentingan tertentu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pola serupa patut diwaspadai bukan hanya di sektor pendidikan, tetapi juga dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan PUPR. “Ada indikasi tahapan perencanaan dan analisis kebutuhan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal, e-purchasing sejatinya dirancang untuk memangkas ruang gelap pengadaan. Namun praktik di lapangan justru menunjukkan titik rawan yang masih berulang: spesifikasi diarahkan pada penyedia tertentu, TKDN dianggap formalitas, UMK dikesampingkan, hingga mini kompetisi dan negosiasi dilakukan di luar sistem.

“Kalau prosedur dilanggar, e-purchasing hanya jadi etalase digital yang melegalkan praktik lama,” kritik Behor.

Catatan kritis dari kalangan masyarakat sipil juga menegaskan bahwa PPK adalah kunci integritas sistem. Tanpa kepatuhan pada aturan, spek mudah diarahkan, TKDN dan UMK hanya jadi jargon, dan transparansi tinggal ilusi.

Kini publik menanti langkah tegas pemerintah daerah dalam memastikan e-purchasing tidak disalahgunakan. Sebab, bila dugaan penggiringan usulan benar adanya, bukan hanya pengadaan yang tercoreng, melainkan masa depan pendidikan di NTB yang dipertaruhkan.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

23 Entri Sekolah NTB Tercatat dalam Temuan TKA, Ada Foto Layar, Video hingga Live Streaming
Cerita Buruh Tani di NTB Antarkan Anak Raih Cita-cita Lewat Sekolah Rakyat
Gubernur Miq Iqbal Buka Sekolah Rakyat Lombok Utara, 595 Anak Raih Kesempatan Masa Depan
Munas IKA Unram Belum Digelar, Alumni Soroti Masa Jabatan Pengurus
Cinta Al-Qur’an Berbuah Prestasi, Siswa MAN Lombok Barat Borong Juara MTQH Gerung 2026
Salat Istisqa di MAN Lombok Barat, TGH Taufikurrahman Ajak Jamaah Perbanyak Istigfar
Gemilang! Lima Srikandi Karate MAN Lombok Barat Borong 5 Gelar di Bupati Cup V 2026
Jelang OMI NTB, 33 Juara OMI Lombok Barat Terima Reward dari Kemenag dan BAZNAS

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru