Halontb.com — Kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kini menjadi sorotan tajam. Ancaman bencana alam yang kerap merendam fasilitas sekolah dinilai telah melumpuhkan aktivitas belajar mengajar secara signifikan dan berdampak pada penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat, Dr. Syamsuriansyah, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sekolah yang rentan terdampak bencana. Ia mencontohkan SMP 2 Labuapi dan sejumlah sekolah di wilayah Sekotong yang kerap terpaksa meliburkan siswa akibat banjir yang merendam bangunan hingga berminggu-minggu.
“Bencana tidak hanya melumpuhkan ekonomi, tetapi menghantam keras fondasi masa depan kita. Kami mendesak Pemerintah Daerah agar pembangunan fisik ke depan diarahkan pada revitalisasi bangunan pendidikan yang sudah tidak layak,” tegasnya, Rabu (4/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi Perindo ini menyentil prioritas anggaran Pemkab Lobar yang dinilai masih terlalu fokus pada pembangunan fisik jalan dan irigasi. Padahal, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seharusnya menjadi prioritas utama.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, IPM Lombok Barat mengalami penurunan posisi dari peringkat keempat menjadi peringkat kelima pada tahun 2025-2026. Menurutnya, hal ini adalah alarm keras bahwa pengembangan SDM di Lombok Barat sedang mandek.
“Bagaimana kita bisa meningkatkan SDM jika fasilitas pengembangannya bermasalah? Penurunan peringkat IPM ini menunjukkan ada proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Sebagai strategi peningkatan IPM, Komisi IV mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk menghidupkan kembali peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dr. Syam (sapaan akrabnya) berharap PKBM tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi solusi konkret bagi anak putus sekolah melalui program Paket A (SD), Paket B (SMP), dan Paket C (SMA).
“Fungsi PKBM harus dievaluasi agar memiliki output nyata dalam mendongkrak Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selain itu, akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga harus diperluas secara merata,” jelasnya.
Dr. Syam, menyatakan bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan fasilitas pendidikan terdampak bencana sangat dimungkinkan. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan Bupati dan wajib melalui mekanisme pergeseran anggaran yang melibatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
“BTT bisa saja digunakan, tetapi harus ada mekanisme yang jelas serta koordinasi dengan tim anggaran dan pimpinan DPRD agar prosesnya transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Menutup pernyatannya, ketua fraksi Partai Perindo ini meminta Bupati Lombok Barat untuk konsisten dengan jargon “Based on Performance” atau basis kinerja dalam mengevaluasi jajarannya.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati yang menekankan kompetensi. Namun, dengan adanya penurunan IPM ini, kami berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Harus ada tindakan tegas agar kualitas pendidikan kita membaik,” pungkasnya.
Editor : reza
Sumber Berita : Taufik Natanagara
