Bukti berikutnya yang disodorkan TGH Najam bagaimana amburadulnya birokrasi NTB lima tahun terakhir adalahnya apa yang disebutnya terlalu banyak ”Naturalisasi Pegawai”. Pemerintahan Zul-Rohmi kata TGH Najam, telah membuat jajaran birokrasi Provinsi NTB benar-benar bekerja dengan tidak nyaman. Sebab, Zul-Rohmi mendatangkan begitu banyak pegawai dari kabupaten/kota. Bahkan, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, banyak di antara para pegawai itu yang hanya staf di kabupaten/kota, namun tiba-tiba malah menjadi pejabat eselon III di Provinsi NTB.
”Birokrasi juga jadi kacau balau dengan banyaknya mutasi yang dilakukan. Catatan kami di Komisi I DPRD NTB, mutasi yang dilakukan sudah 56 kali dalam lima tahun. Itu sama saja, tiap bulan ada mutasi dan pelantikan,” tandasnya.
TGH Najam menegaskan, dirinya tidak anti dengan pindahnya pegawai dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB. Namun, apa yang dilakukan pemerintahan Zul-Rohmi dinilainya sudah di luar nalar, lantaran ”Naturalisasi Pegawai” yang sudah terlalu banyak dan dengan terang benderang disebut TGH Najam mengabaikan System Merit yang merupakan salah satu prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Banyak pula kata TGH Najam, pegawai-pegawai yang merupakan bagian dari ”Naturalisasi” tersebut sudah teramat biasa bekerja dengan pola pikir lingkup dan skala kabupaten. Sehingga, ketika mereka pindah untuk menjalankan tugas dengan level dan skala provinsi, kadang mereka keteteran, atau paling tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk adaptasi dan menyesuaikan diri.
”Kita minta kepada Penjabat Gubernur untuk mengembalikan pegawai-pegawai hasil ”Naturalisasi” itu. Yang dari Lombok Timur kembalikan ke Lombok Timur. Yang dari Bima kembalikan ke Bima. Dari Dompu, kembalikan ke Dompu. Dari Sumbawa kembalikan ke Sumbawa. Sudah saatnya memprioritaskan pegawai provinsi yang sejak awal pengangkatan mereka memang di Provinsi,” tegas TGH Najam.
Masih terkait birokrasi, TGH Najam juga menyoroti masalah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB. Komisi I DPRD NTB mendapat informasi yang membuat mata membelalak, bahwa jumlah tenaga honorer di Provinsi NTB mencapai 17 ribu orang.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
