Polisi Naikkan Status Kasus BIN Gadungan di Lombok Barat ke Tahap Penyidikan

- Wartawan

Selasa, 7 April 2026 - 07:44 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Seorang warga menunjukkan bukti laporan dugaan penipuan di Polsek Gerung, Lombok Barat, terkait kasus pencatutan nama BIN yang kini naik ke tahap penyidikan.(Foto istimewa)

Seorang warga menunjukkan bukti laporan dugaan penipuan di Polsek Gerung, Lombok Barat, terkait kasus pencatutan nama BIN yang kini naik ke tahap penyidikan.(Foto istimewa)

LOMBOK BARAT, Halontb.com – Penanganan kasus dugaan penipuan dengan modus mencatut nama institusi Badan Intelijen Negara (BIN) di Lombok Barat menunjukkan perkembangan signifikan. Kepolisian Sektor (Polsek) Gerung resmi meningkatkan status perkara yang menyeret pria berinisial R ke tahap penyidikan setelah sempat mengendap selama beberapa waktu.

Kapolsek Gerung, AKP Lale Dewi Lungit Tanauran, mengonfirmasi peningkatan status hukum perkara ini. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup.

“Ya, sudah naik ke tahap penyidikan untuk kasusnya,” ujarnya singkat via WhatsApp, baru-baru ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kendati demikian, kepolisian masih bersikap hemat bicara terkait detail teknis penyidikan. Pihak Polsek Gerung belum mengonfirmasi apakah R telah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka atau masih berstatus saksi terlapor. Saat ini, seluruh informasi satu pintu dikelola oleh Humas Polres Lombok Barat.

Perkara ini berawal dari laporan Burhanuddin, warga Kelurahan Gerung Selatan, pada awal Februari 2026. Ia mengaku menjadi korban penipuan R seorang warga asal kecamatan Kuripan dengan total kerugian mencapai Rp21 juta.

Peristiwa bermula pada Oktober 2022, saat Burhanuddin diperkenalkan kepada R oleh seorang pria berinisial M. Dalam pertemuan tersebut, R mengklaim dirinya adalah anggota BIN yang tengah mengemban misi penyamaran.

Dengan identitas tersebut, R meyakinkan korban bahwa ia memiliki akses khusus ke jajaran petinggi Polri untuk meloloskan calon anggota Brimob.

“Saudara M meyakinkan saya kalau ingin masuk Brimob bisa melalui R. Dia (R) mengaku intelijen yang sedang menyamar,” tutur Burhanuddin.

Guna meyakinkan korbannya, pelaku meminta sejumlah dokumen administrasi seperti ijazah. Tak berhenti di sana, pelaku juga meminta uang secara bertahap sebanyak enam kali dengan dalih biaya pendaftaran hingga dana operasional bagi oknum petinggi.

Harapan Burhanuddin agar anaknya menjadi abdi negara pupus setelah R menghilang tanpa jejak usai menerima uang. Selama tiga tahun, korban hanya bisa menunggu tanpa kepastian hingga akhirnya mendapati R kembali ke kediamannya di Kecamatan Kuripan belum lama ini.

“Saya memberanikan diri melapor karena uang itu hasil meminjam. Saya tidak ingin masalah ini menguap begitu saja,” tegasnya.

Berdasarkan kesaksian korban, kuat dugaan bahwa R tidak bekerja sendiri dan memiliki korban lain. Modusnya pun beragam, mulai dari janji meloloskan menjadi anggota Polri hingga menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, banyak korban disinyalir enggan melapor karena merasa malu atau takut.

Kasus ini kembali menambah daftar panjang penipuan dengan modus “orang dalam” dan penggunaan identitas instansi negara (personifikasi aparat). Praktik ini kerap menyasar warga yang kurang mendapatkan informasi valid mengenai prosedur rekrutmen resmi yang kini sudah berbasis sistem transparan.

Kini, publik menanti ketegasan Polres Lombok Barat untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak lain, termasuk pria berinisial M yang menjadi jembatan pertemuan antara korban dan pelaku.

Jika terbukti melanggar, R dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Sumber Berita : Taufik Natanagara

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru