Mataram, Halontb.com – Setelah sempat menjadi tanda tanya publik, identitas pelaksana proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di Mataram akhirnya terungkap. Pemerintah melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB memastikan proyek ini kini berjalan di bawah kendali konsorsium nasional yang berpengalaman.
Kepala BPBPK NTB, Dades Prinandes, menegaskan bahwa proses pengadaan telah dilakukan secara transparan melalui sistem e-procurement internasional.
Paket CWIM-02 dimenangkan oleh PT Nindya Karya, sedangkan CWIM-03 digarap oleh kolaborasi PT Adhi Karya dan PT Brantas Abipraya bersama mitra swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
ADB dan Sistem Digital Jadi Pengawal Proyek
Mengandalkan pembiayaan dari Asian Development Bank, proyek ini menerapkan standar internasional dalam setiap tahapannya. Sistem digital digunakan untuk memastikan seluruh proses terdokumentasi dan dapat ditelusuri.
Tak hanya itu, pengawasan juga melibatkan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dari Kejaksaan, menambah lapisan kontrol terhadap potensi penyimpangan.
Masalah Klasik: Sosialisasi dan Resistensi Warga
Di balik sistem yang ketat, tantangan klasik proyek infrastruktur tetap muncul. Sejumlah warga di lokasi proyek belum sepenuhnya menerima kegiatan sosialisasi, menjadi hambatan awal yang harus segera diatasi.
Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga penerimaan sosial. Pendekatan komunikatif kini menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan pekerjaan.
Lebih dari Sekadar Proyek Fisik
IPAL Mataram bukan hanya soal pipa dan konstruksi. Ini adalah upaya membangun sistem sanitasi kota yang lebih maju, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lingkungan.
Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini akan:
- Menekan pencemaran air tanah
- Mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan
- Mendorong kota menuju standar hidup yang lebih sehat
Publik Diminta Tetap Mengawasi
Terbukanya informasi pemenang tender menjadi langkah maju, namun bukan akhir dari pengawasan. Dengan durasi proyek hingga 2030, konsistensi pelaksanaan akan menjadi faktor penentu keberhasilan.
Publik kini memiliki peran penting untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai janji: tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Karena pada akhirnya, keberhasilan proyek ini bukan hanya milik pemerintah atau kontraktortetapi milik seluruh warga kota.
Editor : Reza
