Home / NTB

Imigrasi Mataram Dinilai Tidak Becus Awasi TKA Ilegal, Disnakertrans NTB Ungkap Ketidakberesan Berlapis

- Wartawan

Rabu, 11 September 2024 - 01:08 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi V DPRD Provinsi NTB, Drs Ali Jaharuddin menerima hearing dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) NTB, sehubungan dengan adanya TKA di wilayah NTB yang mengelola salah satu tambang ilegal di sekitar wilayah Sekotong kabupaten Lombok Barat sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (Foto: Istimewa)

Komisi V DPRD Provinsi NTB, Drs Ali Jaharuddin menerima hearing dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) NTB, sehubungan dengan adanya TKA di wilayah NTB yang mengelola salah satu tambang ilegal di sekitar wilayah Sekotong kabupaten Lombok Barat sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (Foto: Istimewa)

“Imigrasi ini seperti bermain api. Mereka seolah menutup mata terhadap pelanggaran hukum yang jelas-jelas terjadi. Jika mereka memiliki data lengkap, mengapa mereka tidak bertindak sejak awal?” ujar seorang pengamat hukum dari Mataram yang meminta namanya dirahasiakan. Tuduhan bahwa Imigrasi Mataram melindungi kepentingan-kepentingan tersembunyi semakin kuat, apalagi setelah insiden pembakaran kamp TKA yang terjadi pada 10 Agustus 2024. Publik menduga ini adalah reaksi atas ketidakadilan yang dibiarkan terus berlangsung.

Lebih mencengangkan lagi, meski keberadaan TKA ilegal ini telah terungkap, Imigrasi Mataram tetap lamban bertindak. Alih-alih menegakkan hukum, mereka malah memberikan pernyataan yang mengesankan upaya pembelaan terhadap perusahaan ilegal. Masyarakat NTB pun menuntut investigasi menyeluruh atas kinerja Imigrasi yang semakin diragukan kredibilitasnya. “Jika TKA ilegal bisa leluasa bekerja di depan mata, lalu apa fungsi Imigrasi sebenarnya?” seru seorang warga Sekotong yang kecewa dengan penanganan kasus ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Soroti Belanja Pegawai 34%, Lobar di Ambang Krisis Fiskal, DPRD: Jangan Sampai Nasib P3K Dikorbankan!
Polemik Mesin Masaro Lobar Memanas: DPRD Endus Kejanggalan Anggaran BTT, Kasta NTB Desak APH Turun Tangan
Hearing Publik: PPS Desak Kemenhaj NTB Sanksi Tegas Travel Nakal Buntut Jamaah Umrah Terlantar
Waspada! Penipuan Berkedok Pembaruan Data Haji, Kemenhaj Lobar Imbau Jemaah Tidak Mudah Percaya
Viral Protes Pajak Parkir di Batu Bolong, Begini Penjelasan Bapenda Lobar!
Dari Desa hingga Nasional, Setahun Haerul Warisin Dinilai Sukses Ubah Wajah Lombok Timur
Dari Ka’bah ke Ketidakpastian: Jamaah Umroh NTB Jadi Korban, Negara Ditantang Bertindak
Arus Balik H+4 Lebaran 2026: Penumpang Lembar–Padangbai Melandai, ASDP Siaga Antisipasi Lonjakan Akhir Pekan

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 20:06 WITA

Soroti Belanja Pegawai 34%, Lobar di Ambang Krisis Fiskal, DPRD: Jangan Sampai Nasib P3K Dikorbankan!

Rabu, 1 April 2026 - 14:31 WITA

Polemik Mesin Masaro Lobar Memanas: DPRD Endus Kejanggalan Anggaran BTT, Kasta NTB Desak APH Turun Tangan

Rabu, 1 April 2026 - 14:19 WITA

Hearing Publik: PPS Desak Kemenhaj NTB Sanksi Tegas Travel Nakal Buntut Jamaah Umrah Terlantar

Selasa, 31 Maret 2026 - 15:45 WITA

Viral Protes Pajak Parkir di Batu Bolong, Begini Penjelasan Bapenda Lobar!

Senin, 30 Maret 2026 - 05:40 WITA

Dari Desa hingga Nasional, Setahun Haerul Warisin Dinilai Sukses Ubah Wajah Lombok Timur

Minggu, 29 Maret 2026 - 07:55 WITA

Dari Ka’bah ke Ketidakpastian: Jamaah Umroh NTB Jadi Korban, Negara Ditantang Bertindak

Jumat, 27 Maret 2026 - 15:13 WITA

Arus Balik H+4 Lebaran 2026: Penumpang Lembar–Padangbai Melandai, ASDP Siaga Antisipasi Lonjakan Akhir Pekan

Senin, 23 Maret 2026 - 01:59 WITA

LPK ARK Jinzai Solusi Group Bidik 1.000 Slot ke Jepang: Tak Sekadar Kirim Kerja, Tapi Ubah Nasib Lewat Bahasa

Berita Terbaru