Home / NTB

Imigrasi Mataram Dinilai Tidak Becus Awasi TKA Ilegal, Disnakertrans NTB Ungkap Ketidakberesan Berlapis

- Wartawan

Rabu, 11 September 2024 - 01:08 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi V DPRD Provinsi NTB, Drs Ali Jaharuddin menerima hearing dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) NTB, sehubungan dengan adanya TKA di wilayah NTB yang mengelola salah satu tambang ilegal di sekitar wilayah Sekotong kabupaten Lombok Barat sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (Foto: Istimewa)

Komisi V DPRD Provinsi NTB, Drs Ali Jaharuddin menerima hearing dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) NTB, sehubungan dengan adanya TKA di wilayah NTB yang mengelola salah satu tambang ilegal di sekitar wilayah Sekotong kabupaten Lombok Barat sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Sorotan publik kini tertuju pada Imigrasi Mataram yang dianggap gagal dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah NTB, khususnya terkait 15 TKA asal China yang bekerja di tambang emas ilegal Sekotong. Tuduhan semakin menguat bahwa Imigrasi Mataram bukan hanya lalai, tetapi juga berperan dalam menutupi fakta-fakta penting mengenai keberadaan TKA di perusahaan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Disnakertrans NTB melalui Kepala Dinasnya, I Gede Putu Aryadi, telah beberapa kali mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan resmi terkait TKA China yang bekerja di tambang ilegal. “Kami tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan tanpa IUP untuk mempekerjakan TKA,” tegas Aryadi. Namun, apa yang terjadi di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam hearing DPRD NTB, diungkapkan bahwa tiga perusahaan tambang—PT Jony Semesta Mining, PT Shengyuan Investment Group, dan PT Jingming Investment Group—tidak memiliki izin usaha yang sah. Aneh bin ajaib, 15 TKA China yang bekerja di sana tetap mendapatkan “perlindungan” dari Imigrasi Mataram.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Soroti Belanja Pegawai 34%, Lobar di Ambang Krisis Fiskal, DPRD: Jangan Sampai Nasib P3K Dikorbankan!
Polemik Mesin Masaro Lobar Memanas: DPRD Endus Kejanggalan Anggaran BTT, Kasta NTB Desak APH Turun Tangan
Hearing Publik: PPS Desak Kemenhaj NTB Sanksi Tegas Travel Nakal Buntut Jamaah Umrah Terlantar
Waspada! Penipuan Berkedok Pembaruan Data Haji, Kemenhaj Lobar Imbau Jemaah Tidak Mudah Percaya
Viral Protes Pajak Parkir di Batu Bolong, Begini Penjelasan Bapenda Lobar!
Dari Desa hingga Nasional, Setahun Haerul Warisin Dinilai Sukses Ubah Wajah Lombok Timur
Dari Ka’bah ke Ketidakpastian: Jamaah Umroh NTB Jadi Korban, Negara Ditantang Bertindak
Arus Balik H+4 Lebaran 2026: Penumpang Lembar–Padangbai Melandai, ASDP Siaga Antisipasi Lonjakan Akhir Pekan

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 20:06 WITA

Soroti Belanja Pegawai 34%, Lobar di Ambang Krisis Fiskal, DPRD: Jangan Sampai Nasib P3K Dikorbankan!

Rabu, 1 April 2026 - 14:31 WITA

Polemik Mesin Masaro Lobar Memanas: DPRD Endus Kejanggalan Anggaran BTT, Kasta NTB Desak APH Turun Tangan

Rabu, 1 April 2026 - 14:19 WITA

Hearing Publik: PPS Desak Kemenhaj NTB Sanksi Tegas Travel Nakal Buntut Jamaah Umrah Terlantar

Selasa, 31 Maret 2026 - 15:45 WITA

Viral Protes Pajak Parkir di Batu Bolong, Begini Penjelasan Bapenda Lobar!

Senin, 30 Maret 2026 - 05:40 WITA

Dari Desa hingga Nasional, Setahun Haerul Warisin Dinilai Sukses Ubah Wajah Lombok Timur

Minggu, 29 Maret 2026 - 07:55 WITA

Dari Ka’bah ke Ketidakpastian: Jamaah Umroh NTB Jadi Korban, Negara Ditantang Bertindak

Jumat, 27 Maret 2026 - 15:13 WITA

Arus Balik H+4 Lebaran 2026: Penumpang Lembar–Padangbai Melandai, ASDP Siaga Antisipasi Lonjakan Akhir Pekan

Senin, 23 Maret 2026 - 01:59 WITA

LPK ARK Jinzai Solusi Group Bidik 1.000 Slot ke Jepang: Tak Sekadar Kirim Kerja, Tapi Ubah Nasib Lewat Bahasa

Berita Terbaru