Home / NTB

Drama TKA China di Sekotong: Siapa Dalang di Balik Tambang Ilegal yang Membuat Imigrasi dan Disnakertrans NTB Saling Serang?

- Wartawan

Senin, 2 September 2024 - 06:29 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

rapat dengar pendapat di DPRD NTB yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (Foto: Istimewa)

rapat dengar pendapat di DPRD NTB yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Keberadaan 15 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang emas Sekotong, Lombok Barat, memicu konflik panas antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Alih-alih bekerja sama menegakkan aturan, kedua instansi pemerintah ini justru terjebak dalam adu argumen yang saling menjatuhkan, mengungkap kegagalan dalam pengawasan dan ketidakjelasan sikap mereka terhadap praktik pertambangan ilegal di wilayah tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat di DPRD NTB, fakta mencengangkan terungkap: tiga perusahaan tempat para TKA bekerja, yaitu PT Jony Semesta Mining, PT Shengyuan Investment Group, dan PT Jingming Investment Group, beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Kami memiliki bukti bahwa TKA ini bekerja dengan KITAS yang sah, tetapi perusahaannya ilegal,” ungkap Heri Sudiono, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana TKA ini bisa masuk dan bekerja tanpa ada alarm dari pihak imigrasi sejak awal.

I Gede Putu Aryadi, Kepala Disnakertrans NTB, tidak kalah tegas menyatakan ketidakpuasannya. “TKA China ini masuk sebagai investor, tapi nyatanya mereka juga bekerja di tambang. Ada permainan di sini yang tidak kita ketahui,” tegasnya. Aryadi menambahkan, Disnakertrans hanya bisa bertindak jika ada izin resmi yang dikeluarkan, sebuah pernyataan yang semakin membingungkan publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru