Home / NTB

Drama TKA China di Sekotong: Siapa Dalang di Balik Tambang Ilegal yang Membuat Imigrasi dan Disnakertrans NTB Saling Serang?

- Wartawan

Senin, 2 September 2024 - 06:29 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

rapat dengar pendapat di DPRD NTB yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (Foto: Istimewa)

rapat dengar pendapat di DPRD NTB yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (Foto: Istimewa)

Kebingungan ini semakin diperparah dengan adanya insiden pembakaran kamp TKA oleh pihak yang tidak dikenal, menandakan ketegangan tinggi di lapangan dan lemahnya kontrol keamanan. Hingga kini, belum ada pihak yang mengajukan laporan resmi atas insiden tersebut, membuat polisi kesulitan melakukan penyelidikan mendalam. Di balik kebakaran ini, terungkap bahwa lahan yang digunakan para TKA sebenarnya milik PT Indotan Lombok Barat Bangkit, yang justru tidak memberikan komplain apapun meskipun lahan mereka digunakan secara ilegal. Ada apa sebenarnya di balik semua ini?

Kritik keras pun datang dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) NTB yang merasa bahwa pemerintah abai terhadap eksploitasi sumber daya lokal oleh pihak asing. “Ini bukan hanya soal tambang ilegal, ini soal kedaulatan kita yang diinjak-injak. Kami minta pemerintah segera bertindak tegas!” seru Lukman, Koordinator ARM. Tuduhan ARM semakin mempertegas kecurigaan publik akan adanya oknum di balik layar yang mengatur permainan ini demi keuntungan tertentu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Imigrasi Kelas I TPI Mataram kini berada dalam sorotan tajam publik. Mereka diberikan tenggat waktu hingga 12 September 2024 untuk memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap keberadaan TKA China dan aktivitas ilegal yang terjadi. Jika tidak ada tindakan nyata dari pihak Imigrasi, ARM mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Imigrasi Mataram. “Kami tidak main-main. Kalau sampai tenggat waktu itu Imigrasi tidak mengambil langkah yang tegas, ribuan orang akan turun ke jalan menuntut keadilan,” ancam Fihiruddin, salah satu perwakilan ARM.

Di tengah kebingungan ini, warga Sekotong dan seluruh NTB berhak mendapatkan jawaban yang jelas: Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Apakah ada agenda tersembunyi yang membuat aturan hukum dilanggar dengan begitu mudahnya? Satu hal yang pasti, konflik ini telah membuka tabir lemahnya koordinasi dan pengawasan antarinstansi, meninggalkan kesan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan, sesuatu yang mungkin jauh lebih kelam daripada yang tampak di permukaan. Publik menanti keberanian dan ketegasan aparat untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru