Home / NTB

Imigrasi Mataram Dinilai Tidak Becus Awasi TKA Ilegal, Disnakertrans NTB Ungkap Ketidakberesan Berlapis

- Wartawan

Rabu, 11 September 2024 - 01:08 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi V DPRD Provinsi NTB, Drs Ali Jaharuddin menerima hearing dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) NTB, sehubungan dengan adanya TKA di wilayah NTB yang mengelola salah satu tambang ilegal di sekitar wilayah Sekotong kabupaten Lombok Barat sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (Foto: Istimewa)

Komisi V DPRD Provinsi NTB, Drs Ali Jaharuddin menerima hearing dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) NTB, sehubungan dengan adanya TKA di wilayah NTB yang mengelola salah satu tambang ilegal di sekitar wilayah Sekotong kabupaten Lombok Barat sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Sorotan publik kini tertuju pada Imigrasi Mataram yang dianggap gagal dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah NTB, khususnya terkait 15 TKA asal China yang bekerja di tambang emas ilegal Sekotong. Tuduhan semakin menguat bahwa Imigrasi Mataram bukan hanya lalai, tetapi juga berperan dalam menutupi fakta-fakta penting mengenai keberadaan TKA di perusahaan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Disnakertrans NTB melalui Kepala Dinasnya, I Gede Putu Aryadi, telah beberapa kali mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan resmi terkait TKA China yang bekerja di tambang ilegal. “Kami tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan tanpa IUP untuk mempekerjakan TKA,” tegas Aryadi. Namun, apa yang terjadi di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam hearing DPRD NTB, diungkapkan bahwa tiga perusahaan tambang—PT Jony Semesta Mining, PT Shengyuan Investment Group, dan PT Jingming Investment Group—tidak memiliki izin usaha yang sah. Aneh bin ajaib, 15 TKA China yang bekerja di sana tetap mendapatkan “perlindungan” dari Imigrasi Mataram.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

FORMAL Resmi Lahir Pasca OTT Bupati Lobar, Media Bersatu Tolak Praktik Pilih Kasih dan Pengkotakan Pers
Bulog NTB Terima Aspirasi Massa, Tegaskan Transparansi serta Dukung Penegakan Hukum Kasus Beras Oplosan
BPS Catat NTP NTB Naik Jadi 130,44, Daya Beli Petani Menguat
Detik-detik Mencekam Atap SMAN 7 Mataram Roboh: Siswa Panik Berhamburan, 5 Orang Terluka
Sukses Gelar Pelepasan 203 Siswa Terbaiknya di UIN Mataram, MAN Lobar Buktikan Kualitas Madrasah Unggulan
Jalan Rusak di Teluk Gok Tak Kunjung Diperbaiki: Anak Sekolah Kesulitan, Jenazah Ditandu hingga Warga Sakit Harus Naik Perahu
Sentuhan Kasih PLN untuk Anak Negeri, 56 Anak Yatim Desa Teros Terima Santunan Penuh Haru
Hingga Hari ke-17, 4.709 Jemaah dan Petugas Haji NTB Telah Tiba di Arab Saudi

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 06:16 WITA

3.170 Warga Binaan di NTB Terima Remisi HUT ke-81 RI, 26 Orang Langsung Bebas

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 23:32 WITA

Polda NTB Bongkar Jaringan Curanmor di Sekotong, Tiga Unit Motor Diamankan

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 03:15 WITA

Perkuat Toleransi di NTB, PMB LP2M UIN Mataram Gelar Moderation Connect Ke-3

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:58 WITA

Dicecar Puluhan Pertanyaan KPK Selama Dua Jam, Wabup UNA: Syukurnya Tak Pernah Dilibatkan Proyek

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:03 WITA

Wabup UNA dan Sejumlah Pejabat Lombok Barat Diperiksa KPK Terkait Kasus OTT Bupati LAZ

Selasa, 11 Agustus 2026 - 08:03 WITA

SK Tahunan Dipersoalkan, Ribuan Guru PPPK Lombok Barat Desak Kepastian Masa Kerja

Selasa, 11 Agustus 2026 - 07:49 WITA

Tiga Oknum Polisi di NTB Ditangkap Dugaan Kasus Narkoba, Berasal dari Polda NTB, Polres Lobar dan Bima Kota

Selasa, 11 Agustus 2026 - 06:57 WITA

Tender Kampus 3 UIN Mataram Disorot, Dugaan Pengaturan Pemenang dan Deal-dealan Proyek Rp7,8 Miliar Mencuat

Berita Terbaru