Home / NTB

Imigrasi Mataram Dinilai Tidak Becus Awasi TKA Ilegal, Disnakertrans NTB Ungkap Ketidakberesan Berlapis

- Wartawan

Rabu, 11 September 2024 - 01:08 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi V DPRD Provinsi NTB, Drs Ali Jaharuddin menerima hearing dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) NTB, sehubungan dengan adanya TKA di wilayah NTB yang mengelola salah satu tambang ilegal di sekitar wilayah Sekotong kabupaten Lombok Barat sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (Foto: Istimewa)

Komisi V DPRD Provinsi NTB, Drs Ali Jaharuddin menerima hearing dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) NTB, sehubungan dengan adanya TKA di wilayah NTB yang mengelola salah satu tambang ilegal di sekitar wilayah Sekotong kabupaten Lombok Barat sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Sorotan publik kini tertuju pada Imigrasi Mataram yang dianggap gagal dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah NTB, khususnya terkait 15 TKA asal China yang bekerja di tambang emas ilegal Sekotong. Tuduhan semakin menguat bahwa Imigrasi Mataram bukan hanya lalai, tetapi juga berperan dalam menutupi fakta-fakta penting mengenai keberadaan TKA di perusahaan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Disnakertrans NTB melalui Kepala Dinasnya, I Gede Putu Aryadi, telah beberapa kali mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan resmi terkait TKA China yang bekerja di tambang ilegal. “Kami tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan tanpa IUP untuk mempekerjakan TKA,” tegas Aryadi. Namun, apa yang terjadi di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam hearing DPRD NTB, diungkapkan bahwa tiga perusahaan tambang—PT Jony Semesta Mining, PT Shengyuan Investment Group, dan PT Jingming Investment Group—tidak memiliki izin usaha yang sah. Aneh bin ajaib, 15 TKA China yang bekerja di sana tetap mendapatkan “perlindungan” dari Imigrasi Mataram.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Lonjakan Tagihan Air, PDAM Giri Menang Tekankan Pentingnya Deteksi Dini dan Pelaporan Meter Mandiri
Mengejar Tenggat, Menantang Alam: Kisah di Balik Kejar Tayang Proyek Infrastruktur NTB Menjelang HUT ke-67
Kadis PUPR NTB ‘Blunder’, Pemuda Pancasila NTB Sindir Jabatan Bisa Hilang Gara-Gara Lidah !
Uang Masuk Jadi Tiket Kerja ? Bupati Lombok Barat: Laporkan, Jangan Diam !
Dapur Gizi Montong Are 2 Kembali Beroperasi, Yayasan Agniya dan SPPG Sepakat Akhiri Polemik
Kisruh Penutupan SPPG Montong Are 2: Kepala SPPG Sebut Anggaran Belum Turun, Yayasan Agniya Bantah Saldo Masih Rp297 Juta
Kursi Roda Bicara Lebih Lantang dari Janji: Dinsos Lobar Buktikan Aksi, Bukan Retorika
Kejari Mataram Hadir di Sekolah: Bangun Kesadaran Hukum Siswa Lewat Upacara dan Program “Jaksa Menjawab”

Berita Terkait

Kamis, 25 Desember 2025 - 06:29 WITA

Tanpa Padam Saat Ibadah, PLN Hadirkan Terang Natal 2025 di Seluruh NTB

Rabu, 24 Desember 2025 - 16:05 WITA

Dari Gardu hingga Gereja: Strategi PLN NTB Amankan Listrik Perayaan Natal 2025

Rabu, 24 Desember 2025 - 16:02 WITA

PLN Rampungkan Pemulihan Sistem Kelistrikan Aceh, Distribusi ke Masyarakat Jadi Prioritas Utama

Rabu, 24 Desember 2025 - 15:58 WITA

Negara Hadir di Tengah Banjir Aceh, PLN Pastikan Layanan Publik Bangkit Lebih Aman

Rabu, 24 Desember 2025 - 15:55 WITA

Dari Listrik hingga Air Bersih, BUMN Bergerak Bersama Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana

Rabu, 24 Desember 2025 - 12:13 WITA

Siaga Penuh di Hari Jadi NTB, Listrik Andal Jadi Penopang Utama Upacara HUT ke-67

Rabu, 24 Desember 2025 - 09:27 WITA

Progres Proyek Jalan Nasional di NTB Capai Tahap Akhir, Satker Tegaskan Fokus pada Penyempurnaan

Sabtu, 20 Desember 2025 - 12:42 WITA

Pedagang Menjerit, Program MBG Disinyalir Buat Pasar Tradisional di Lombok Barat Sepi

Berita Terbaru