Lombok Barat, Halontb.com – Agenda ‘Capacity Building’ yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bagi jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Program yang diinisiasi Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun birokrasi yang solid, visioner, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti 75 pejabat struktural eselon II dan III A, termasuk para sekretaris dinas. Seluruh rangkaian agenda dipusatkan di Makorem 162/Wira Bhakti sebagai bagian dari pembinaan kapasitas sekaligus penguatan karakter kepemimpinan di lingkungan OPD.
Anggota DPRD Lombok Barat, Assoc. Prof. Dr. Syamsuriansyah, MM., M.Kes., CELM., CHRM., menilai program tersebut sebagai terobosan positif yang mampu membentuk perspektif futuristik para kepala OPD dalam merancang dan mengakselerasi pembangunan Lombok Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kesamaan visi, kekompakan, dan sinergi kuat antara kepala daerah dengan seluruh perangkatnya.
“Bupati tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan penuh dan sinergi kuat dari para kepala OPD untuk mempercepat proses pembangunan. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen,” ujarnya, Jumat (13/2).
Dr. Syam (sapaan akrabnya) yang juga menjabat Ketua Fraksi Perindo DPRD Lombok Barat menegaskan, peningkatan kualitas birokrasi tidak hanya menyentuh aspek administratif dan teknis, tetapi juga mentalitas, kepemimpinan, serta pola pikir progresif yang berorientasi pada hasil.
Kendati mengapresiasi program tersebut, ia mengingatkan agar capacity building tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau rutinitas tahunan tanpa dampak nyata.
“Yang tidak boleh adalah kegiatan ini terkesan hanya menghabiskan APBD. Harus ada buahnya, ada nilai tambah setelah kegiatan ini,” tegasnya.
Ia berharap, pasca kegiatan tersebut akan lahir inovasi-inovasi konkret dari masing-masing OPD, termasuk strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator penting keberhasilan kinerja pemerintah daerah.
“Harapan kami sebagai legislatif, ada peningkatan PAD dan inovasi-inovasi baru yang lahir dari kepala-kepala OPD,” katanya.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, agenda ini menjadi momentum memperkuat harmonisasi antar-OPD guna menghindari ego sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan.
Ia mencontohkan pentingnya koordinasi dalam penanganan bencana. Dalam kondisi darurat, OPD dituntut bergerak cepat tanpa terhambat persoalan teknis maupun administratif.
“Ketika ada bencana, mereka tidak lagi bertanya ‘anggarannya di mana’. Dinas PU, DLH, PDAM, dan lainnya harus langsung berkolaborasi dengan baik,” jelasnya.
Selain aspek manajerial, Dr. Syam juga menilai program tersebut berdampak positif terhadap kesiapan fisik dan mental para kepala OPD.
“Ini langkah baik dalam rangka menyiapkan kepala-kepala OPD yang berjiwa sehat, bermental sehat, dan memiliki psikologis yang kuat,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa kesehatan fisik dan mental menjadi fondasi penting bagi pemimpin birokrasi dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.
Lebih jauh, ia memandang kegiatan ini dapat menjadi sarana evaluasi kinerja OPD secara konstruktif. Ia bahkan membuka wacana penataan organisasi guna meningkatkan efisiensi anggaran, termasuk kemungkinan penggabungan OPD yang memiliki fungsi serupa.
“Saya pernah menyampaikan kepada Bupati, jika ada OPD yang hampir sama kebermanfaatannya, bisa dikaji untuk merger. Efisiensi anggaran penting agar penggunaan APBD benar-benar optimal,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut harus dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi demi meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengusulkan agar program serupa dapat dipertimbangkan bagi jajaran legislatif apabila kondisi anggaran memungkinkan. Ia menilai kesamaan perspektif antarfraksi penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
“Kami di DPRD juga perlu sehat secara otak, fisik, dan cara berpikir agar keputusan yang diambil benar-benar mewakili rakyat, bukan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Program pembinaan kapasitas dan penguatan karakter kepemimpinan kepala OPD ini diharapkan mampu melahirkan peningkatan kinerja, strategi pembangunan yang lebih inovatif, serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel.
Dengan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis percepatan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
