Halontb.com – Para atlet PON 2024 yang mewakili Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai kehilangan kesabaran. Bonus yang dijanjikan oleh Pemprov NTB sejak Februari lalu tak kunjung cair, padahal pemerintah sebelumnya berjanji akan mencairkannya sebelum Ramadan. Hingga pertengahan Maret, janji tersebut masih sebatas wacana tanpa kepastian, membuat para atlet merasa dipermainkan.
Anggota Komisi V DPRD NTB, H. Didi Sumardi, dengan tegas mengecam keterlambatan ini. Ia menilai pemerintah telah mengabaikan hak atlet yang telah berjuang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.
“Seharusnya bonus ini sudah diberikan sejak lama! Atlet sudah bekerja keras, sudah bertanding dengan membawa nama NTB, tapi hak mereka justru terkatung-katung. Ini bukan sekadar soal uang, tapi juga soal penghormatan terhadap perjuangan mereka,” ujar Didi, Kamis (13/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Didi menegaskan bahwa anggaran untuk bonus atlet sudah tertuang dalam APBD. Oleh karena itu, tidak ada alasan logis bagi Pemprov NTB untuk terus menunda pencairan.
“Dari sisi anggaran, tidak ada kendala. Anggarannya sudah ada di APBD, tinggal eksekusinya saja. Ini murni soal komitmen pemerintah, apakah benar-benar serius menghargai atlet atau tidak,” tambahnya.
Ia pun sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Asisten III Pemprov NTB, Wirawan Ahmad. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk segera mencairkan dana tersebut.
“Kami di DPRD sudah menyampaikan ini langsung ke pihak terkait, tapi sampai sekarang masih nihil hasil. Jangan sampai janji ini hanya sekadar ucapan tanpa realisasi. Atlet butuh kepastian, bukan alasan,” tegasnya.
Dampak Serius: Motivasi Atlet Bisa Luntur
Selain mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah, keterlambatan ini juga bisa berdampak buruk terhadap semangat atlet. Didi mengingatkan bahwa bonus bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi bagi para atlet untuk terus berprestasi.
“Bayangkan jika Anda seorang atlet yang sudah berjuang mati-matian, lalu hak Anda ditunda tanpa alasan yang jelas. Apa tidak kecewa? Pemerintah harus memahami bahwa penghargaan terhadap atlet bukan hanya soal nominal uang, tapi juga bagaimana mereka diperlakukan,” katanya.
Didi juga menyayangkan sikap OPD terkait yang dinilai kurang tanggap dalam menangani pencairan bonus ini. Menurutnya, pemerintah harus lebih peka terhadap kebutuhan atlet dan memastikan hak mereka tidak terus tertunda.
“Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus berlarut-larut. Atlet kita adalah kebanggaan NTB, mereka sudah memberikan yang terbaik, sekarang giliran pemerintah yang harus memenuhi hak mereka. Kalau bisa sebelum Lebaran, bonus harus sudah dicairkan!” tegasnya.
Dengan semakin besarnya tekanan dari berbagai pihak, Pemprov NTB kini berada dalam sorotan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, bukan tidak mungkin kepercayaan atlet terhadap pemerintah akan semakin memudar, dan semangat juang mereka pun terancam luntur.
