Halontb.com – Proyek smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMMAN) yang digadang-gadang sebagai masa depan industri tambang di Sumbawa Barat, justru memunculkan ironi baru: pengusaha lokal yang selama ini berharap terlibat, justru merasa tersingkir dan termarjinalkan.
Menanggapi kegelisahan tersebut, Ketua Komisi III DPRD KSB, H. Basuki Rasyid, angkat bicara. Ia mengaku kecewa dengan minimnya keterbukaan PT AMMAN dalam menyampaikan data soal pelibatan pelaku usaha lokal. Hingga kini, DPRD belum menerima dokumen resmi terkait nilai belanja lokal maupun daftar perusahaan mitra di KSB.
“Kami tidak bisa tinggal diam. Ketika investasi sebesar ini masuk, tapi manfaatnya justru dibawa keluar daerah, itu sama saja membiarkan ketimpangan ekonomi tumbuh di depan mata,” ujarnya, Kamis (17/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komisi III membuka ruang seluas-luasnya bagi para pengusaha lokal untuk menyampaikan aspirasi dan akan memfasilitasi pertemuan formal bila diperlukan. Basuki menegaskan bahwa pihaknya tak ingin pembangunan hanya sekadar menghadirkan beton dan besi, tapi juga harus menyentuh aspek keadilan sosial.
Di luar soal kemitraan, Basuki juga menyoroti arah kebijakan CSR PT AMMAN yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat lingkar tambang. “CSR jangan hanya menjadi program seremonial. Harus ada pemerataan, harus menyentuh jantung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Langkah DPRD kini tak hanya menunggu. Dalam RDP bersama DPMPTSP, Komisi III meminta data detil investor dan pola kemitraan mereka sebagai bahan evaluasi. Targetnya, tidak hanya untuk mengontrol PT AMMAN, tetapi juga menciptakan standar baru dalam pengelolaan investasi yang berpihak pada daerah.
“Jangan sampai smelter ini hanya jadi monumen. Kita ingin masyarakat KSB benar-benar menjadi bagian dari proses dan hasilnya,” pungkas Basuki.
