Halontb.com – Polemik keuangan di dua rumah sakit daerah, RSUD Tripat dan RS Awet Muda Narmada, mengundang perhatian luas. Meski mencatatkan pendapatan miliaran rupiah, kedua rumah sakit ini justru masih berutang. DPRD Lombok Barat pun geram dan menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran BLUD.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat, Syamsuriyansyah, mengaku heran dengan kondisi ini. Dengan total pendapatan lebih dari Rp 150 miliar, seharusnya kedua RSUD mampu menjalankan operasional tanpa bergantung pada utang.
“Kami akan bekerja sama dengan Komisi II untuk mengawasi penggunaan dana BLUD ini. Tidak ada sejarah rumah sakit dengan pendapatan besar masih berutang. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu alasan yang kerap digunakan oleh rumah sakit adalah keterlambatan pembayaran premi klaim oleh BPJS Kesehatan. Namun, menurut Syamsuriyansyah, alasan tersebut tidak cukup kuat.
“Mereka bisa meminta uang muka dari BPJS. Jadi, tidak ada alasan untuk tetap berutang. Ini yang harus diaudit,” imbuhnya.
Selain DPRD, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini juga mengambil langkah tegas dengan melakukan sidak ke RSUD Tripat. Sidak ini dilakukan untuk mengevaluasi langsung pelayanan dan manajemen rumah sakit.
Dalam inspeksinya, bupati menyoroti pentingnya peningkatan layanan agar masyarakat tidak kecewa dengan fasilitas kesehatan di daerahnya.
“Pelayanan rumah sakit harus maksimal. Jangan sampai masyarakat datang untuk berobat malah dibuat kecewa. Saya tegaskan, tingkatkan pelayanan agar pasien nyaman dan terlayani dengan baik,” ujar Zaini.
Direktur Utama RSUD Tripat, dr. Suryadi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki layanan. Ia menyebut beberapa fasilitas terbaru yang telah tersedia, seperti unit layanan kanker dan stroke serta pengadaan alat kesehatan modern dari Kementerian Kesehatan.
Namun, peningkatan fasilitas ini tidak menjawab pertanyaan utama: mengapa rumah sakit tetap berutang meski memiliki pendapatan besar?
DPRD berjanji akan mengusut tuntas aliran dana BLUD demi memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Semua pihak kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dan pengelola rumah sakit untuk menjawab berbagai pertanyaan yang menggantung terkait transparansi keuangan ini.
