Halontb.com – Apa jadinya jika forum organisasi pemuda berubah menjadi ajang pengadilan terbuka bagi pemerintah? Itulah yang terjadi dalam Rakerda KNPI NTB pada 27 Agustus 2025.
Ketua KNPI NTB, Taufik Hidayat, tampil lugas, tanpa tedeng aling-aling. Ia menuding kepemimpinan Gubernur NTB, M. Iqbal, gagal menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat selama lima bulan terakhir.
“Kepemimpinan yang tidak menyentuh rakyat hanyalah panggung sandiwara. Kami akan turun menagih 40 janji gubernur yang hanya berhenti pada kata akan,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KNPI bahkan mengaku kecewa berat karena komunikasi resmi yang ditempuh secara prosedural justru mentok. Surat permohonan audiensi tidak pernah dijawab, seolah aspirasi pemuda hanya dianggap angin lalu.
Dalam forum yang sama, KNPI menyatakan dukungan terhadap inisiatif Kapolda NTB mendorong legalisasi tambang rakyat. Langkah itu dinilai sebagai jalan keluar dari praktik tambang ilegal yang puluhan tahun merusak bumi NTB.
Namun di luar isu tambang, kritik KNPI jauh lebih mengigit: hukum di NTB dinilai ompong dan tumpul ke atas.
“Korupsi dibiarkan mengendap, konflik tanah tak pernah selesai, sementara anak muda dibiarkan terjerat narkoba. Jika negara gagal melindungi generasinya, jangan salahkan bila pemuda memilih jalan protes,” tegas Taufik.
KNPI menolak tudingan bahwa organisasinya hanya sekadar stempel pemerintah. Justru dari Rakerda ini lahir sebuah ultimatum: pemuda siap mengguncang pemerintah provinsi bila janji tak kunjung ditepati.
“KNPI adalah rumah pemuda, bukan pelengkap seremoni. Independen bukan berarti diam, justru kritis pada siapa pun yang berkuasa,” pungkasnya.
