Home / NTB

Sekda NTB Lalu Gita Ariadi: Desakan Pergantian hingga Tuduhan Keterlibatan Kasus Korupsi

- Wartawan

Rabu, 19 Maret 2025 - 11:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. (Foto: Istimewa)

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Selain desakan sejumlah anggota DPRD NTB yang meminta agar dirinya segera diganti, Miq Gita, sapaan akrabnya, juga diterpa berbagai tuduhan, mulai dari dugaan keterlibatan dalam kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB hingga pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Desakan Pergantian Sekda NTB

Wacana pergantian Sekda NTB muncul seiring dengan keinginan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, untuk menerapkan sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi Pemprov NTB. Beberapa anggota DPRD NTB menilai bahwa sistem ini harus dimulai dari posisi strategis, termasuk jabatan Sekda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal tersebut, Miq Gita menyatakan bahwa pergantian jabatan Sekda adalah sesuatu yang wajar dalam birokrasi. “Saya bahagia karena ini sesuatu yang alami dalam pemerintahan. Usia saya juga sudah 60 tahun, jadi memang sudah waktunya,” ujarnya.

Tuduhan Keterlibatan dalam Dugaan Korupsi DAK Dikbud NTB

Selain desakan pergantian, Miq Gita juga dihadapkan pada tuduhan terkait dugaan praktik jual beli proyek fisik dalam pengelolaan DAK Dikbud NTB. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara meminta agar penyidik memeriksa Sekda NTB terkait dugaan pungutan liar dalam proyek tersebut.

Menanggapi tuduhan ini, Miq Gita membantah keterlibatannya dan menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah bentuk aspirasi dari kelompok mahasiswa. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengelolaan proyek DAK Dikbud NTB.

Lebih lanjut, Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB (APPM NTB) menuding adanya aliran dana fee proyek DAK yang melibatkan Sekda NTB melalui PT Titik Temu. Mereka menduga dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik dalam Pilkada mendatang. Bahkan, massa aksi APPM NTB sempat menggelar demonstrasi di depan rumah dinas Miq Gita untuk mendesak transparansi dalam kasus ini.

Panggilan KPK dan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Tak hanya kasus DAK Dikbud NTB, nama Miq Gita juga sempat terseret dalam pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2023. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, terkait perizinan salah satu perusahaan. Namun, hingga saat ini belum ada informasi lanjutan mengenai hasil pemeriksaan tersebut.

Di sisi lain, Miq Gita juga dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB pada November 2024 atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Ia dituding memberikan ajakan kepada sejumlah pejabat Pemprov NTB untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur NTB 2024. Sebelumnya, saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur NTB, ia juga sempat dilaporkan ke Bawaslu atas kasus serupa.

Penutup

Di tengah berbagai desakan dan tuduhan yang menerpanya, Miq Gita tetap bersikap tenang. Ia mengaku siap untuk digantikan jika memang sudah waktunya. Sementara itu, terkait berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Miq Gita telah memberikan klarifikasi dan membantah keterlibatannya. Namun, proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut tetap perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran dari berbagai tuduhan yang muncul.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru