Halontb.com – Pemerintah Provinsi NTB bersiap melakukan perombakan besar dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M. Hub. Int., menegaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, profesional, dan bebas dari praktik jual beli jabatan.
Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB serta saat meninjau Command Center di Kantor Gubernur NTB, Senin (3/3/2025), Iqbal menegaskan bahwa ada 13 posisi strategis yang saat ini kosong dan segera diisi. Di antaranya adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta sejumlah posisi lain termasuk tiga Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB.
“Struktur OPD yang tidak mengalami perubahan akan segera kami isi agar bisa langsung bekerja. Sementara untuk OPD yang mengalami perampingan atau perubahan, kami sesuaikan setelah STOK (Struktur Organisasi Tata Kerja) disetujui DPRD NTB,” ujar Iqbal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen Pemprov NTB untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif serta birokrasi berjalan dengan lebih baik.
Seleksi Ketat, Tidak Ada Titipan Jabatan!
Iqbal menegaskan bahwa pengisian jabatan akan dilakukan melalui seleksi ketat dengan prinsip meritokrasi. Untuk jabatan eselon II, Pemprov akan membentuk panitia seleksi independen. Sementara untuk eselon III, prosesnya akan dilakukan melalui sistem beauty contest, di mana para calon akan dinilai berdasarkan kompetensi dan kapasitas mereka.
“Semua yang memenuhi syarat, silakan mempersiapkan diri. Kami ingin memastikan bahwa yang terpilih benar-benar memiliki kualitas terbaik untuk memimpin OPD,” katanya.
Proses ini ditargetkan selesai dalam tiga hingga empat bulan ke depan, sehingga pemerintahan bisa berjalan lebih optimal dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Gubernur Iqbal: “Tidak Ada yang Bisa Jual Beli Jabatan di NTB!”
Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Gubernur Iqbal adalah komitmennya untuk menutup rapat-rapat celah praktik jual beli jabatan. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun orang yang diberikan kewenangan untuk mengatasnamakan dirinya dalam urusan pemerintahan, baik dari tim, keluarga, maupun kolega.
“Setelah pilkada, biasanya ada saja yang berlagak bisa menentukan jabatan, padahal tidak punya wewenang. Saya pastikan di NTB tidak ada calo jabatan! Bahkan istri saya sendiri tidak saya beri otorisasi untuk itu, apalagi orang lain,” tegasnya.
Menurut Iqbal, seluruh proses mutasi dan promosi jabatan akan dilakukan sepenuhnya dalam sistem pemerintahan yang sah. Tidak boleh ada pihak eksternal yang ikut campur dalam pengambilan keputusan.
“Pemerintahan ini dikelola oleh orang-orang yang memang bertugas di dalamnya. Tidak boleh ada yang bermain-main dengan jabatan,” katanya.
NTB Menuju Era Digital: Kebijakan Berbasis Data
Selain melakukan perombakan OPD, Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Ia menegaskan bahwa semua kebijakan yang diambil selama lima tahun ke depan harus memiliki dasar yang jelas dan terukur.
“Era sekarang bukan lagi eranya mengambil keputusan berdasarkan feeling. Semua harus berbasis data agar kebijakan yang kita buat tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Sebagai langkah awal, ia meninjau Command Center di Kantor Gubernur NTB, yang menjadi pusat data berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Dengan teknologi ini, Pemprov NTB bisa melihat tren dan memprediksi kebutuhan daerah secara lebih akurat.
“Dashboard Command Center ini akan menjadi pusat informasi utama. Semua kebijakan, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik, akan kita rancang dengan data yang akurat,” jelasnya.
Birokrasi NTB Diperkuat, Siap Hadapi Tantangan Masa Depan
Dengan reformasi OPD yang lebih ramping, proses seleksi pejabat yang transparan, serta penggunaan data dalam pengambilan keputusan, NTB kini tengah bersiap menghadapi era baru dalam tata kelola pemerintahan.
Tahun ini menjadi tahun penguatan, di mana semua sistem akan dibangun lebih kokoh. Dan di tahun-tahun mendatang, NTB siap berlari lebih kencang dalam mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan.
