Home / NTB

Ombudsman RI Tinjau Pencegahan TPPO di Kantor Imigrasi Mataram

- Wartawan

Sabtu, 20 Juli 2024 - 02:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kantor Imigrasi Mataram dan pejabat struktural menerima kunjungan Perwakilan Ombudsman RI NTB untuk mengkaji efektivitas pencegahan TPPO dalam pelayanan paspor. (Foto: Dok. Imigrasi Mataram)

Kepala Kantor Imigrasi Mataram dan pejabat struktural menerima kunjungan Perwakilan Ombudsman RI NTB untuk mengkaji efektivitas pencegahan TPPO dalam pelayanan paspor. (Foto: Dok. Imigrasi Mataram)

Halontb.com – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram beserta pejabat struktural menerima kunjungan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada Selasa (16/07). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai efektivitas pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencegah TPPO. Upaya-upaya tersebut meliputi penangguhan permohonan paspor pemohon Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural, pembatalan pemberangkatan di bandara, sosialisasi kepada masyarakat, hingga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait.

Penangguhan permohonan paspor bagi pemohon CPMI Non Prosedural dilakukan untuk memastikan bahwa setiap calon pekerja migran telah memenuhi prosedur yang ditetapkan dan tidak menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, pembatalan pemberangkatan di bandara dilakukan sebagai langkah terakhir jika ditemukan adanya indikasi perdagangan orang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram juga secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan cara-cara pencegahannya. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan tatap muka di berbagai wilayah NTB. Kerjasama dengan stake holder terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, juga terus ditingkatkan untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Mereka berharap agar sinergi antara berbagai pihak terus ditingkatkan untuk mencegah dan menangani kasus TPPO di NTB. Kajian yang dilakukan oleh Ombudsman RI ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan dan peningkatan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, khususnya dalam hal pencegahan TPPO.

Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab antara perwakilan Ombudsman RI dan pejabat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berupaya semaksimal mungkin dalam pencegahan TPPO, demi melindungi warga negara Indonesia dari ancaman perdagangan orang.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kejari Mataram Hadir di Sekolah: Bangun Kesadaran Hukum Siswa Lewat Upacara dan Program “Jaksa Menjawab”
Pembangunan Inklusif NTB: Dari Irigasi hingga Samota, Pemerintah Tancap Gas Wujudkan Akses Merata
RSUD KLU Roboh di Tengah Gelombang Aksi: Direktur Mundur, Rakyat Menolak ‘Tambal Sulam’ Sistem Bobrok
Semarak Hultah akbar ke-90 NWDI di Anjani: Dari Jalan Sehat, Marathon, Pawai Sepeda Motor, Pawai Alegoris hingga Do’a untuk Bangsa
Pemuda Pancasila NTB Teguhkan Dukungan untuk Yapto: Empat Dekade Kiprah, Satu Semangat Pancasila
Meriah! Hultah NWDI ke-90 Hadirkan Jalan Sehat di Mataram dengan Doorprize 5 Paket Umrah
Akses Ekonomi hingga Sekolah Lebih Lancar, Dua Ruas Jalan NTB Mulai Dibenahi
Peran Strategis Imigrasi Mataram di Balik Launching Desa Migran Emas dan Lounge PMI di NTB

Berita Terkait

Rabu, 22 Oktober 2025 - 12:36 WITA

Di Balik Nama Pembangunan: Dugaan Korupsi Lahan MXGP Samota Menganga

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:43 WITA

Istri Polisi Tersangka Pembunuhan, Tekanan Ekonomi Jadi Akar Tragedi Lembar

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:40 WITA

Dana Siluman Pokir: Ketika Uang Kembali, Tapi Keadilan Tak Pernah Datang

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:36 WITA

Kasus Brigadir Esco: Briptu RS dan 4 Tersangka Terancam Hukuman Berat Pasal 340 KUHP

Kamis, 16 Oktober 2025 - 10:53 WITA

Kuripan Berduka: Tubuh Roni Gantung Kaku, Pagi Bersuara Sunyi

Rabu, 15 Oktober 2025 - 07:08 WITA

Vonis 8 Tahun untuk Rosiady Dinilai Janggal, Penasihat Hukum Ajukan Banding

Kamis, 9 Oktober 2025 - 06:27 WITA

Korupsi Kian Merajalela, Aliansi Pecinta Keadilan NTB Serukan Reformasi Moral bagi Aparat Hukum

Rabu, 8 Oktober 2025 - 08:40 WITA

Laporan Sudah Dua Bulan, Tersangka Masih Misterius: Polisi Tunggu Apa Lagi ?

Berita Terbaru