Pangi menilai hal tersebut dapat menghambat perkembangan demokrasi dan mencegah perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan dinamis.
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi tetap menyimpan masalah, ada potensi abuse of power, karena presiden masih punya kendali total terhadap infrastruktur dan suprastruktur Pemilu 2024.
Sedangkan cara menghentikan itu semua, kata dia, presiden harus netral dan cuti. Bagaimanapun, ujar dia, Indonesia masih membutuhkan kekuasaan presiden dan negara yang netral.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebab sistem pemilu kita masih lemah, yang bisa berpotensi tergelincir pada pemilu partisan. Terus terang kita ingin trayek pemilu yang adil, terbuka dan demokratis,” jelasnya.
Dosen UIN Jakarta ini menambahkan, presiden cawe-cawe menurunkan wibawa dan citranya menjadi politisi makelar. Seharusnya, kata Pangi, presiden menjadi negarawan yang berpikir keras dan fokus menjaga pemilu berjalan sukses, setara, dan bermartabat.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
