BPK Ungkap Modus Pinjam Nama di 11 Sekolah Lombok Barat, Temukan Imbalan dan Kelebihan Bayar Rp1,4 Miliar

- Wartawan

Minggu, 16 Agustus 2026 - 00:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Foto ilustrasi. BPK menemukan praktik pemberian imbalan dari 11 sekolah di Lombok Barat kepada penyedia barang dan jasa melalui modus pinjam nama dalam transaksi SIPLah.
(Foto: Istimewa)

Foto ilustrasi. BPK menemukan praktik pemberian imbalan dari 11 sekolah di Lombok Barat kepada penyedia barang dan jasa melalui modus pinjam nama dalam transaksi SIPLah. (Foto: Istimewa)

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat menemukan pelanggaran serius dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2025.

Dari pemeriksaan, terungkap adanya praktik pemberian imbalan kepada penyedia barang dan jasa oleh 11 sekolah, serta adanya kelebihan pembayaran yang mencapai lebih dari Rp1,4 Miliar.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025, BPK menyatakan bahwa pemeriksaan uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa menunjukkan adanya pemberian imbalan kepada penyedia yang dipinjam namanya untuk digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban melalui Aplikasi SIPLah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca juga: Polda NTB Bongkar Jaringan Curanmor di Sekotong, Tiga Unit Motor Diamankan

Sebanyak 11 sekolah terdiri dari 7 SD dan 4 SMP terbukti memberikan imbalan kepada 13 penyedia barang dan jasa dengan total nilai mencapai Rp34.132.593.

Beberapa sekolah yang memberikan imbalan antara lain:

• SDN 1 Gerung Utara: memberikan imbalan sebesar Rp5.906.300 kepada Toko BB
• SDN 2 Banyumulek: imbalan Rp900.000 kepada CV KMJ
• SDN 2 Bajur: imbalan Rp2.914.725 kepada SF
• SMPN 2 Kuripan: imbalan terbesar mencapai Rp4.067.550 kepada CV GPS
• SMPN 1 Narmada: imbalan terbagi ke beberapa penyedia, total mencapai Rp2.256.400.

Baca juga: Jelang MotoGP 2026, Polda NTB Survei Lokasi Pos Pengamanan di Pelabuhan Lembar dan Gili Mas

BPK menegaskan, pemberian imbalan tersebut bertujuan agar penyedia meminjam nama untuk transaksi belanja melalui SIPLah, sehingga sekolah dapat merealisasikan belanja sesuai anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Mekanisme ini jelas melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Lebih mencurigakan, mekanisme pembayaran yang dilakukan sekolah tidak wajar. Pada kasus SDN 1 Gerung Utara, pembayaran dilakukan secara tunai kepada penyedia, yang kemudian menarik kembali dana tersebut setelah dikurangi imbalan dan pajak, lalu diserahkan kembali kepada Bendahara Dana BOS atau Operator Sekolah.

Baca juga: Hari Ketiga Pencarian KMP Putri Yasmin, Satu Penumpang Selamat, 4 Orang Masih Dicari

Wawancara dengan Kepala Satuan Pendidikan dan Bendahara Dana BOS mengungkapkan bahwa peminjaman nama penyedia dilakukan untuk mengakomodasi kewajiban penggunaan SIPLah, padahal barang atau jasa belum tentu benar-benar diterima. Imbalan yang diberikan bervariasi berdasarkan kesepakatan antar pihak, tanpa dasar hukum yang jelas.

Kepala Satuan Pendidikan baru menyetorkan sebagian kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp8.874.650,00, sehingga masih tersisa sisa kelebihan pembayaran yang belum disetorkan sebesar Rp25.257.943,00.

Tidak hanya praktik imbalan, BPK juga mencatat adanya kelebihan pembayaran Belanja Dana BOS tanpa mekanisme nontunai yang mencapai Rp1.445.144.936,00. Sementara itu, realisasi Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOSP) tahun 2025 mencapai Rp75.312.308.175,00 atau 99,80% dari anggaran, namun pengelolaannya dinilai belum memadai.

Baca juga: Jelang Maulid, Disdag Lobar Intensifkan Sidak Harga dan Siapkan Pasar Murah Antisipasi Lonjakan Sembako

Risiko penyalahgunaan Kas Dana BOS sangat besar karena belanja dilakukan tanpa bukti pendukung yang sah dan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera menindaklanjuti temuan tersebut. Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Kepala Sekolah, Bendahara Dana BOS, hingga pihak penyedia, diminta untuk menyetorkan seluruh kelebihan pembayaran dan imbalan yang telah diterima ke Kas Daerah.

Jika tidak ditindaklanjuti, temuan ini berpotensi menjadi laporan dugaan tindak pidana korupsi mengingat nilainya yang besar dan adanya unsur pemberian imbalan yang tidak wajar. Masyarakat pun menuntut transparansi penuh atas pengelolaan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan peserta didik, bukan menjadi lahan keuntungan pribadi oknum tertentu. (Red)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
23 Entri Sekolah NTB Tercatat dalam Temuan TKA, Ada Foto Layar, Video hingga Live Streaming
Cerita Buruh Tani di NTB Antarkan Anak Raih Cita-cita Lewat Sekolah Rakyat

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru