Halontb.com – Pemerintahan baru Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri mengirim pesan tegas kepada publik: tak ada ruang untuk mutasi yang terburu-buru, apalagi melanggar aturan. Jumat, 25 April 2025, yang semula dijuluki “Jumat Keramat” karena dijadwalkan sebagai hari pelantikan pejabat eselon II Pemprov NTB, justru berubah menjadi hari penuh tanda tanya dan spekulasi.
Gedung Tambora Lantai II Kantor Gubernur NTB sudah dipersiapkan. Undangan telah menyebar luas ke instansi pemerintahan, sebagian pejabat bahkan telah bersiap menghadiri pelantikan. Tapi semuanya buyar setelah kabar penundaan diumumkan. Penyebabnya: rekomendasi fisik dari Kemendagri belum diterima.
Wagub NTB, Indah Dhamayanti Putri, secara terbuka menjelaskan bahwa ini bukan karena tarik ulur kekuasaan, tetapi murni karena kendala administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rekomendasinya sudah oke secara substansi. Tapi karena Pak Mendagri sedang ke luar negeri, dokumennya belum ditandatangani,” jelasnya.
Ia menambahkan, Gubernur Iqbal tak ingin tergesa-gesa hanya demi memenuhi ekspektasi publik. “Pak Gubernur ingin semua berjalan sesuai regulasi. Tidak ada ambisi politik pribadi, hanya kehati-hatian agar tidak menyalahi prosedur hukum,” tegas Dinda.
Penundaan ini, menurut Plt Kepala BKD NTB, Yusron Hadi, sejalan dengan regulasi Kemendagri yang mewajibkan kepala daerah baru meminta izin untuk melakukan mutasi struktural sebelum masa jabatan enam bulan. “Kami menjunjung tinggi asas kepatuhan. Mutasi ini tidak boleh jadi jebakan administrasi bagi pejabat yang akan dilantik,” kata Yusron.
Tim Baperjakat disebut telah bekerja intensif menyiapkan komposisi yang sejalan dengan visi misi pemerintahan baru. Namun hingga kini, belum ada nama final yang diumumkan dan tidak ada pejabat yang dinonaktifkan. Proses mutasi masih berjalan di balik layar dengan kehati-hatian penuh.
Yang menarik, sorotan publik terhadap proses mutasi ini menunjukkan tingginya harapan akan perubahan. Masyarakat NTB menunggu langkah konkret Iqbal-Dinda dalam menata ulang struktur birokrasi agar lebih adaptif, profesional, dan berintegritas.
Meski tertunda, keputusan menahan pelantikan ini menandai sebuah babak baru: birokrasi tidak lagi jadi alat politik, tapi tulang punggung tata kelola pemerintahan. Dan untuk itu, kehati-hatian bukanlah kelemahan, melainkan bentuk keberanian.
