Luncurkan QRIS,Bayar Pajak Kendaraan di NTB Kini bisa Nontunai dan Tak Perlu Antre

- Wartawan

Senin, 18 Juli 2022 - 16:20 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Acara launching QRIS untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Gedung Serba Guna Bank Indonesia Perwakilan NTB, Jalan Pejanggik Mataram, pada Senin (18/7/2022).

Foto : Acara launching QRIS untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Gedung Serba Guna Bank Indonesia Perwakilan NTB, Jalan Pejanggik Mataram, pada Senin (18/7/2022).

Halontb.com – Era digital sekarang ini, dibutuhkan pelayanan yang prima, tak terkecuali terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di mana, sebagai bentuk jawaban terhadap perubahan zaman tersebut, maka kini pembayaran PKB bisa menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

”Perubahan juga menjadi tantangan agar masyarakat menerima cara baru dengan baik. Seperti saat era kertas berganti, lambat laun masyarakat akan mengerti kemudahan dan keuntungannya,” kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat acara launching QRIS untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Gedung Serba Guna Bank Indonesia Perwakilan NTB, Jalan Pejanggik Mataram, pada Senin (18/7/2022).

Gubernur menjelaskan, pembayaran pajak non tunai dengan aplikasi ini nantinya juga akan merubah kebiasaan masyarakat, sehingga tujuan perubahan akan terwujud.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Perwakilan BI NTB, Heru Saptaji mengatakan, selain sebagai gaya hidup di era digitalisasi untuk kenyamanan, kemudahan dan kecepatan pelayanan, aplikasi digital dimaksudkan agar data ekonomi dapat dikelola dengan baik. Terlebih, NTB yang pertumbuhan ekonominya baik dan cukup tinggi.

”Ekonomi digital di masa depan akan membutuhkan big data. Upaya ini agar pertumbuhan ekonomi juga mengadopsi digitalisasi yang berpotensi besar di masa depan di antaranya sistem pembayaran,” kata Heru Saptaji.

Heru Saptaji menjelaskan, kedaulatan ekonomi dalam era digitalisasi secara sederhana digambarkan agar satu QR Code dapat berlaku di seluruh Indonesia, sehingga dana yang berputar dalam transaksi menggunakan aplikasi nasional dalam negeri.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

NTB Kirim 20,7 Ton Telur ke NTT, Surplus Produksi Capai 5.890 Ton
Datangi Warga Desa Suka Damai, PLN Dompu Buka Ruang Dialog soal Layanan dan Keselamatan Listrik
Ada Pekerjaan di Balik Layar agar Listrik Tetap Andal, PLN Rawat Perangkat Komunikasi di Pringgabaya
PLN Perluas Energi Kebaikan di NTB, 42 Lansia Meci Angi Bima Jadi Penerima Manfaat Program Sosial
Perluas Manfaat di Luar Layanan Listrik, YBM PLN Salurkan Santunan untuk 200 Santri di Lombok Tengah
Light Up The Dream PLN, Dari Sambungan Listrik Gratis hingga Harapan Baru bagi Warga Prasejahtera di Lombok Tengah
Bank NTB Syariah Perluas Akses Keuangan Syariah di Lombok Barat, Layanan Digital Ikut Didorong
Dari Jakarta untuk NTB, Bank NTB Syariah Bidik Dana Murah demi Perluas Pembiayaan Masyarakat

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru