Lebih lanjut, kata Zulmar, kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi yang diputuskan Pemerintah justru sangat memberatkan masyarakat Maluku Utara dengan tingkat pendapatan perkapita yang masih renda, diperkirakan 1500U$$ pertahun atau Rp 1.800.000 per bulan.
“Harga BBM ini akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga-harga barang dan tarif transportasi umum tentunya,” pungkasnya.
Anggota DPRD Malut Fraksi PKS itu menegaskan jika kebijakan tersebut tidak dibatalkan akan berdampak buruk, terutama angka kemiskinan terus meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PKS memiliki tanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” tandas Zulmar.
Zulkifli meminta Pemerintah pusat agar mengembalikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi seperti semula demi kesejahteraan masyarakat secara umum.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
