“Koar-koar” soal rencana mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III yang beberapa pekan ini selalu terlontar dari Pj Gubernur NTB, juga dinilai Fihir sebagai hal yang kontra produktif.
“Kesan yang muncul ke publik jadi seperti ada gap antara Lalu Gita dengan Zul-Rohmi, dan saat ini dilampiaskan ketika sudah menjadi Pj Gubernur. Ini kan jadi citra buruk bagi NTB yang katanya mau Maju dan Melaju. Kalau buat keributan terus, mending Pj Gubernur dan pejabat yang ribut ini mundur saja, nggak akan maju kita,” tegasnya.
Diberitakan di sejumlah media sebelumnya, temuan BPK itu terlontar dari Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H Lalu Gita Ariadi yang diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB, Muhammad Nasir, pasca menggelar exit meeting dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, Jumat 29 September 2023, di Kantor Gubernur NTB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Nasir, berdasarkan hasil pertemuan itu, keberadaan Staf Khusus (Stafsus) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB (Zul-Rohmi), masuk dalam salah satu temuan BPK. Dimana temuan BPK ini terkait dengan penggajian, dan kinerja puluhan Stafsus tersebut.
“Ini (penggajian) salah satu item yang jadi temuan BPK. Kita sudah lakukan evaluasi, dan saya mau melapor sekarang ke Gubernur (Pj),” ujar Nasir.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
