MATARAM, Halontb.com – Manajemen Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya angkat bicara terkait isu dugaan pengoplosan beras yang kembali disuarakan oleh elemen masyarakat. Pihak Bulog menegaskan bahwa seluruh kasus yang sempat mencuat di masa lalu telah diproses secara hukum dan pelakunya bukanlah bagian dari internal perusahaan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Rizal P. Sukmaadijaya, menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Laskar Pemuda Sasak di depan Kantor Wilayah Bulog NTB, Jumat (26/6/2026).
Rizal menjelaskan, dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan terkait dua kasus dugaan pengoplosan beras yang pernah terjadi di Lombok Barat dan Lombok Timur. Ia meluruskan bahwa kedua kasus tersebut telah ditangani oleh aparat kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkait kasus di Lombok Barat yang terjadi pada Juni 2025, pelakunya adalah oknum di luar Bulog. Kasus itu sudah diproses hukum dan yang bersangkutan sudah ditahan. Jadi, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan internal Bulog,” tegas Rizal kepada awak media.
Sementara untuk kasus di Lombok Timur yang terjadi pada Oktober 2025, Rizal menyebut bahwa keterlibatan pihak luar kembali menjadi sorotan. “Kasus di Lombok Timur melibatkan oknum mitra kerja. Saat ini proses hukumnya sedang berjalan di Polres Lombok Timur. Kami menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat,” tambahnya.
Meski sempat terjadi penolakan dari massa untuk masuk ke dalam kantor guna berdialog, Rizal menyatakan bahwa pihak manajemen telah berupaya melayani dengan baik. Menurutnya, Bulog NTB selalu membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi akurat terkait penyaluran beras.
“Prinsipnya, Bulog sangat terbuka kepada semua pihak dan stakeholder. Kami terbuka terkait kegiatan pengadaan maupun penyaluran. Kami sangat welcome menerima masukan, kritik, bahkan tuntutan sekalipun sebagai bahan evaluasi untuk menjaga ketahanan pangan di NTB,” ujar Rizal.
Selain memberikan klarifikasi hukum, Rizal juga memberikan informasi update terkait ketersediaan stok pangan pemerintah di wilayah NTB. Ia memastikan bahwa kondisi stok saat ini dalam keadaan sangat aman dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saat ini stok beras yang dikuasai Bulog NTB sangat mencukupi, bahkan bisa dikatakan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Bulog NTB. Kami bahkan harus menyewa gudang tambahan untuk menampung stok yang ada,” ungkapnya.
Baca juga: Sentuh Ujung Lombok Barat, Gerakan Pangan Murah Pemprov NTB Sukses Tekan Harga Sembako
Bahkan, lanjut Rizal, selain menjaga kecukupan stok di NTB, Bulog NTB juga turut menyuplai kebutuhan pangan untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini, Bulog juga tengah fokus pada penyaluran bantuan pangan yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.
Guna mencegah terulangnya insiden serupa, Bulog NTB terus memperkuat sinergi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan rutin dan insidental. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada seluruh mitra kerja guna memastikan standar operasional prosedur (SOP) penyaluran beras tetap terjaga.
“Kami terus memperketat pengawasan bersama Satgas Pangan. Jika di kemudian hari terbukti ada oknum internal yang terlibat dalam pelanggaran, tentu kami akan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Rizal.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit tersebut berjalan dengan tertib dan kondusif hingga massa membubarkan diri.
