PJ Gubernur NTB Diduga Melanggar Hukum Bocorkan Rahasia Negara, Terkait Temuan BPK Soal Stafsus Zul – Rohmi

Atas temuan itu, maka Pemprov kata Nasir akan menindaklanjuti dengan melakukan sejumlah evaluasi. Mengingat tak sedikit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkuras, untuk membayar staf khusus yang direkrut Gubernur dan Wakil Gubernur (Zul-Rohmi) itu. 

“Kan sudah kemarin sekitar Rp 2 miliar lebih (alokasi gaji Staf khusus, red),” ujarnya.

Sementara Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., menegaskan, apapun yang menjadi rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti. Namun diakuinya, hingga sekarang belum ada rekomendasi tertulis dari BPK terkait keberadaan staf khusus.

Pihaknya baru menerima rekomendasi secara verbal dan belum dituangkan dalam tersurat. 

“Kan belum ada rekomendasi BPK sekarang ini. Nanti kalau sudah definitif dapat laporan hasil pemeriksaan, baru kita pelajari dan tindaklanjuti selama 60 hari. Tapi kalau sekarang BPK mengevaluasi, hasil evaluasinya kita tindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti akan menjadi temuan,” terangnya.

Editor: Dewa Reza

Halaman : 1 2 3 4