LOMBOK BARAT, Halontb.com – Memasuki puncak musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan. Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif menyusul laporan kekeringan yang mulai melanda lima kecamatan di wilayah tersebut.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat mencatat, kondisi kekeringan tahun ini diperkirakan akan lebih ekstrem seiring dengan prediksi fenomena El Nino yang diprakirakan terjadi pada Juli 2026.
Baca Juga: Membanggakan! Siswa MAN Lombok Barat Siap Harumkan Nama NTB di Piala Dunia Anak Indonesia 2026
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, S.E., M.M., mengungkapkan bahwa status Siaga Darurat telah diberlakukan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Kami telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan instansi terkait. Potensi El Nino membuat kami harus lebih sigap dalam mengantisipasi dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Toni di Lombok Barat, Kamis (2/7).

Berdasarkan data asesmen cepat, kekeringan kini mulai dirasakan di lima kecamatan, yakni Kecamatan Kuripan, Sekotong, Gerung, Batulayar, dan Lembar. Hingga saat ini, lima desa telah mengajukan permohonan bantuan air bersih secara resmi, meliputi Desa Taman Baru, Desa Kuripan Selatan, Desa Banyurit, Desa Cendi Manik, dan Desa Sekotong Barat.
Sejak dimulainya operasi penanganan pada 23 Juni lalu, BPBD telah mendistribusikan total 124.000 liter air bersih. Bantuan ini tercatat telah menjangkau 3.621 kepala keluarga (KK) yang terdampak krisis air.
“Pendistribusian dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Beberapa desa bahkan sudah menerima bantuan hingga tiga kali penyaluran, tergantung tingkat kebutuhan mendesak di wilayah tersebut,” tambahnya.
Baca juga: Polemik Tabungan Siswa SDN 5 Babussalam Berakhir, Seluruh Dana Dikembalikan Sebelum Tenggat Waktu
Dalam upaya penanganan yang optimal, BPBD Lombok Barat tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng lintas instansi, mulai dari Dinas Pemadam Kebakaran, PDAM Giri Menang, Bank NTB Syariah, PMI, Dinas Sosial, hingga Dinas Pertanian.
Namun, di balik upaya tersebut, Toni mengakui adanya tantangan logistik terkait keterbatasan armada tangki air. Pihaknya kini tengah melakukan koordinasi dengan BNPB dan Pemerintah Provinsi NTB untuk memohon tambahan armada agar distribusi tetap lancar jika sebaran kekeringan meluas.
Baca juga: BPKH Resmi Buka Rekrutmen Pegawai 2026, Sediakan 9 Posisi Strategi untuk Talenta Terbaik
Menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan, BPBD Lombok Barat mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan air bersih.
“Kami minta masyarakat menggunakan air secara hemat dan hanya untuk kebutuhan prioritas, seperti minum, memasak, dan sanitasi pokok. Langkah ini penting agar cadangan air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan selama musim kemarau berlangsung,” pungkas Toni.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau situasi di lapangan. Apabila eskalasi kekeringan meluas, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan melakukan evaluasi status bencana untuk meningkatkan respons penanganan.











