BPKH Resmi Buka Rekrutmen Pegawai 2026, Sediakan 9 Posisi Strategi untuk Talenta Terbaik

- Wartawan

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka Rekrutmen Pegawai Tahun 2026.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka Rekrutmen Pegawai Tahun 2026.

Jakarta, Halontb.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara resmi membuka Rekrutmen Pegawai Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Melalui rekrutmen terbuka ini, BPKH mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki integritas, kompetensi, dan semangat pengabdian untuk bergabung dan berkontribusi dalam pengelolaan dana haji yang amanah serta memberikan manfaat yang optimal bagi jemaah haji Indonesia.

Pada rekrutmen tahun 2026, BPKH membuka sembilan formasi untuk berbagai posisi strategis, yaitu:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

• Asisten Manajer Komunikasi Strategis (1 formasi)
• Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 1 (1 formasi)
• Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 2 (1 formasi)
• Asisten Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (1 formasi)
• Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 1 (1 formasi)
• Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 2 (1 formasi)
• Asisten Manajer Kepatuhan (1 formasi)
• Asisten Manajer Hukum (2 formasi)

Rekrutmen ini terbuka bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam yang memenuhi persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan. Kandidat diharapkan memiliki pendidikan minimal strata satu (S1) atau setara, IPK minimal 3,00, pengalaman kerja minimal tiga tahun sesuai bidang yang dilamar, serta kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 500 atau sertifikasi setara yang masih berlaku.

Selain kompetensi teknis, BPKH juga menekankan pentingnya integritas dan rekam jejak yang baik. Seluruh pelamar diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, fraud, kejahatan digital, maupun kejahatan keuangan.

Pendaftaran rekrutmen dibuka mulai *26 Juni 2026 hingga 2 Juli 2026 pukul 23.59 WIB.* Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui menu karier pada situs resmi BPKH. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan, tahapan seleksi, dan pengumuman rekrutmen dapat diakses melalui website resmi BPKH.

BPKH memastikan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

BPKH mengimbau masyarakat untuk selalu memperoleh informasi rekrutmen melalui kanal resmi BPKH dan berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPKH. BPKH tidak memungut biaya apa pun selama proses rekrutmen berlangsung. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi BPKH.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan mengakses: https://bpkh.go.id/karir

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 09:32 WITA

Pasca-OTT KPK, Aliansi Lobar Desak Wabup UNA Bumi Hanguskan Kroni LAZ di Tubuh Pemkab

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:40 WITA

Kapolda NTB Matangkan Jalur Penonton dan VVIP Jelang MotoGP Mandalika

Kamis, 1 Oktober 2026 - 05:35 WITA

Pensiunan PDAM Giri Menang Muhammad Sa’i Resmi Maju Pilkades Lembar, Bawa Misi Perubahan

Rabu, 30 September 2026 - 10:12 WITA

Tiga Besar Calon Sekda Lombok Barat Segera Dipanggil Wabup UNA

Rabu, 23 September 2026 - 09:19 WITA

Komisi I DPRD Lobar Apresiasi Kenaikan Penghasilan Guru PPPK Paruh Waktu, Pemkab Siapkan Rp11 Miliar

Selasa, 22 September 2026 - 20:19 WITA

Sepanjang 2026, Satpol PP Lombok Barat Tertibkan Lebih dari 500 Rombong PKL

Selasa, 22 September 2026 - 06:05 WITA

Ketua KPU Lombok Barat Penuhi Panggilan KPK, Serahkan Dokumen Penetapan Pemenang Pilkada 2024

Jumat, 18 September 2026 - 12:00 WITA

NTB Raih Tiga Apresiasi Kemendagri, Kebijakan Publik Mulai Berdampak

Berita Terbaru