LOMBOK BARAT, Halontb.com — Gelombang penolakan terhadap warisan kepemimpinan Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), kian menguat. Sebagai respons atas penetapan LAZ sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan aktivis, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari 10 kecamatan di Lombok Barat menggelar musyawarah besar pada Minggu (26/7/2026).
Hasil dari pertemuan strategis tersebut adalah pembentukan sebuah wadah konsolidasi masyarakat sipil bernama Forum Bersih dan Berintegritas (FBI) Lombok Barat. Forum ini dibentuk dengan mandat utama mengawal pemulihan tata kelola pemerintahan daerah pasca skandal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat orang nomor satu di Lombok Barat tersebut.
Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Bupati Nonaktif Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, yang Terjaring OTT KPK
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Forum Dialog Lombok Barat, Sahban, yang juga menjadi inisiator pembentukan FBI, menyatakan bahwa kehadiran forum ini merupakan bentuk “kegugahan hati” masyarakat untuk membersihkan Lombok Barat dari praktik-praktik buruk masa lalu.
“Kami lebur semua elemen, mulai dari LSM, aktivis, hingga tokoh masyarakat dari 10 kecamatan menjadi satu kekuatan. Tujuan kami jelas: memulihkan Lombok Barat,” ujar Sahban dalam keterangannya kepada awak media, Senin (27/7/2026).
Baca juga: KPK Geledah Dua Rumah Pribadi Bupati Nonaktif Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
FBI Lombok Barat menyampaikan lima tuntutan mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD):
1. Penghapusan MARS Lombok Barat: Masyarakat menilai slogan atau program “MARS” sarat dengan nuansa politis pribadi mantan bupati. FBI menuntut pengembalian ke sejarah awal tanpa embel-embel politik identitas tertentu untuk mencegah kegaduhan sosial.
2. Evaluasi Menyeluruh OPD: FBI mendesak evaluasi total terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk atau direstrukturisasi di era LAZ. Mereka menduga banyak posisi strategis diisi oleh kalangan loyalis untuk kepentingan golongan tertentu, bukan meritokrasi.
3. Penurunan Foto Tersangka: Sebagai bentuk malu dan integritas, FBI menuntut agar foto LAZ segera diturunkan dari seluruh ruangan kantor OPD. “Memajang foto tersangka korupsi di kantor pemerintah adalah aib. Tamu akan bertanya, ‘Apakah ini kantornya koruptor?’,” tegas Sahban.
4. Revisi Slogan Kerja Nyata: Slogan andalan LAZ, “Kerja Nyata”, dinilai sebagai alat framing atau pencitraan semata yang menutupi praktik tipu daya, termasuk dalam pembangunan alun-alun dan proyek fisik lainnya. FBI meminta slogan tersebut diganti dengan simbol baru yang lebih inklusif di bawah kepemimpinan Plt. Bupati nanti.
5. Pembersihan Nepotisme di RSUD dan PDAM: Tuntutan paling keras ditujukan pada penggantian direksi PDAM Giri Menang dan pengurus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). FBI menyoroti adanya praktik nepotisme di mana jabatan strategis diisi oleh keluarga atau kerabat dekat tanpa kompetensi yang memadai.
Baca juga: KPK Segel Dua Mobil di Rumah Dinas Bupati Lombok Barat
Dalam paparannya, Sahban secara spesifik menyebut nama Rasinah Abdul Sigit, seorang mantan wartawan yang kini menjabat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) RSUD. FBI mempertanyakan legalitas dan kompetensi Sigit mengingat peraturan perundang-undangan (Permendagri dan Permenkes) mensyaratkan Dewas RSUD harus berasal dari latar belakang kesehatan atau manajemen rumah sakit, bukan jurnalis.
“Kami mohon DPRD dan Ibu Bupati (Plt.) segera mencabut jabatan Saudara Rasinah Abdul Sigit. Ini kelalaian kita bersama selama ini tidak mengkritisi. Dia tidak punya keahlian di bidang kesehatan, sehingga pelayanan RSUD menjadi amburadul,” desak Sahban.
Baca juga: KPK Geledah Kantor Bupati, Rumah Dinas, hingga Dinas PUPRPKP Lombok Barat
Hal serupa juga disoroti di PDAM Giri Menang. FBI menilai pelayanan air minum masih buruk dan diduga kuat direksi saat ini, Sudirman, adalah bagian dari lingkaran keluarga LAZ. “Segera ganti Direksi PDAM dan seluruh pengawasnya. Jangan sampai kita kehabisan orang cerdas di Lombok Barat hanya karena kursi dikuasai keluarga,” tambahnya.
Tidak berhenti pada isu personel, FBI juga menyoroti anomali keuangan daerah. Mereka mempersoalkan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tengah banyaknya dugaan proyek “gobrok” atau tidak berkualitas. FBI berencana melaporkan hal ini ke Inspektorat Jenderal dan BPK untuk audit ulang.
Baca juga: Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK Usai Nobar Final Piala Dunia, Ruang Kerja Disegel
Selain itu, aplikasi layanan publik bernama “Hawa” juga menjadi sorotan. FBI menemukan indikasi manipulasi data di mana laporan masyarakat di aplikasi tidak sesuai dengan fakta lapangan. “Ini tipu-tipu digital. Kami akan laporkan Dinas Kominfo dan Inspektorat terkait temuan ini,” pungkas Sahban.
Sebagai tindak lanjut, Kepengurusan FBI Lombok Barat akan segera menyusun surat resmi untuk meminta audiensi (hearing) dengan DPRD dan Plt. Bupati Lombok Barat. Sahban menegaskan bahwa pendekatan awal adalah kooperatif, namun mereka siap melakukan tekanan politik lebih lanjut jika aspirasi masyarakat diabaikan.
Baca juga: KPK Tangkap 19 Orang dalam OTT Bupati Lombok Barat, 7 Orang Dibawa ke Jakarta
“Ini murni aspirasi masyarakat yang lama tertidur akibat framing kekuasaan sebelumnya. Jika tidak didengarkan, kami akan lakukan pergerakan politik. Kami tidak mengancam, tapi ini hak konstitusional rakyat untuk mengawasi pejabatnya,” tutup Sahban.
Pembentukan FBI Lombok Barat menandai babak baru partisipasi sipil di daerah tersebut, di mana masyarakat tidak lagi pasif, melainkan aktif menuntut akuntabilitas dan pembersihan birokrasi dari sisa-sisa praktik korupsi dan nepotisme.
