LOMBOK BARAT, Halontb.com – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Lembar resmi melakukan soft launching implementasi sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan Lembar sebagai langkah memperkuat sistem keamanan, keselamatan, dan pelayanan di kawasan pelabuhan yang merupakan objek vital nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula ASDP Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Senin (20/7/2026).
Program sterilisasi ditandai dengan penerapan sistem akses yang lebih tertib melalui penggunaan ID Card, seragam kerja, rompi keselamatan (safety vest), helm keselamatan, kendaraan berplatform, serta jalur face recognition bagi seluruh pihak yang beraktivitas di dalam kawasan pelabuhan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
Baca juga: Dua Atlet Putri Lombok Barat Persembahkan Emas di Porprov NTB 2026
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dihadiri General Manager PT ASDP Cabang Lembar Handoyo Priyanto, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB Boy Nurdin, perwakilan KSOP Lembar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat beserta jajaran, Kapolsek KP3 Lembar Iptu Imran, perwakilan PT Dharma Lautan Utama (DLU) Lembar, Kepala Desa Lembar Selatan, unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya.
General Manager PT ASDP Cabang Lembar, Handoyo Priyanto, menjelaskan bahwa implementasi sterilisasi merupakan amanah dari regulasi yang mengatur penyelenggaraan kepelabuhanan, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran hingga aturan teknis Kementerian Perhubungan mengenai sistem zonasi pelabuhan.
Menurutnya, sterilisasi bukan dimaksudkan untuk membatasi aktivitas masyarakat, melainkan menghadirkan standar pelayanan pelabuhan yang lebih baik melalui penerapan prinsip 3S (Safety, Security, dan Services).
“Tujuan sterilisasi ini bukan membatasi akses masyarakat, tetapi memberikan keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan,” ujar Handoyo.
Ia menjelaskan, seluruh orang yang memasuki kawasan pelabuhan wajib memiliki identitas yang jelas. Penumpang diwajibkan memiliki tiket perjalanan, sedangkan pekerja maupun pihak yang beraktivitas di area pelabuhan harus menggunakan ID Card resmi beserta atribut keselamatan sesuai ketentuan.
“Semua yang masuk harus terdata. Ini merupakan bagian dari mitigasi risiko karena pelabuhan merupakan objek vital nasional sehingga setiap orang yang berada di dalam kawasan pelabuhan harus dapat diidentifikasi,” katanya.
Baca juga: Wamendagri: Strategi Gubernur NTB Patut Menjadi Inspirasi Gubernur Se-Indonesia
Handoyo menambahkan, implementasi sterilisasi sebenarnya telah dipersiapkan sejak lama melalui berbagai tahapan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk para pedagang asongan, porter, pemerintah desa, kepala dusun, serta berbagai elemen lainnya.
Ia memastikan ASDP mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan kebijakan tersebut.
“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan sosialisasi. Harapannya implementasi ini dapat berjalan aman dan lancar melalui pendekatan yang humanis,” ungkapnya.
Terkait keberadaan pedagang asongan, Handoyo menegaskan bahwa mereka tetap diberikan ruang untuk berusaha. Namun aktivitas perdagangan kini diarahkan sesuai pembagian zona yang telah ditetapkan.
Pedagang tidak lagi diperbolehkan naik ke atas kapal, melainkan berjualan di kawasan pelabuhan pada Zona A2 untuk penumpang dan Zona B2 untuk kendaraan.
“Kami tidak mematikan ekonomi masyarakat. Pedagang tetap diberikan ruang berjualan, hanya ditata sesuai zonasi agar pelabuhan lebih tertib dan nyaman,” jelasnya.
ASDP juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi sterilisasi mengingat kebijakan tersebut merupakan budaya baru yang membutuhkan proses penyesuaian di lapangan.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB, Boy Nurdin, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi sterilisasi karena merupakan bagian dari kebijakan nasional di sektor transportasi.
Baca juga: Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028
Menurutnya, konsep zonasi telah diterapkan di berbagai simpul transportasi seperti bandara, terminal, maupun pelabuhan demi menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Pengaturan zonasi bukan untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat, tetapi menata kawasan agar lebih tertib, aman, nyaman, serta meminimalkan keberadaan pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan di dalam kawasan pelabuhan,” katanya.
Ia juga mengajak media massa turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan membatasi ruang usaha masyarakat.
Dukungan serupa disampaikan Kapolsek (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) KP3 Lembar, Iptu Imran, yang menegaskan kepolisian siap mengawal penuh implementasi sterilisasi pelabuhan.
Menurutnya, proses persiapan telah dilakukan melalui sejumlah rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pedagang dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan.
“KP3 mendukung penuh kegiatan sterilisasi kawasan pelabuhan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang datang maupun berangkat dari Pelabuhan Lembar,” ujarnya.
Ia menegaskan personel KP3 akan disiagakan selama 24 jam mengikuti jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal guna memastikan keamanan kawasan pelabuhan tetap terjaga.
Selain memberikan pelayanan secara humanis kepada pengguna jasa, kepolisian juga berkomitmen memberantas praktik percaloan maupun aksi premanisme di lingkungan pelabuhan.
“Kami berupaya semaksimal mungkin agar praktik calo maupun premanisme tidak lagi terjadi di kawasan Pelabuhan Lembar sehingga masyarakat merasa aman saat menggunakan jasa penyeberangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Lombok Barat, Erwin, menyampaikan dukungan terhadap implementasi sterilisasi yang mengacu pada ketentuan Kementerian Perhubungan. Namun demikian, ia berharap penataan tersebut tetap memperhatikan hak-hak masyarakat, khususnya pedagang asongan yang selama ini menggantungkan mata pencahariannya di kawasan pelabuhan.
“Kami mendukung program sterilisasi sesuai aturan yang berlaku demi kepentingan bersama, namun hak-hak masyarakat, khususnya pedagang asongan, juga harus tetap diperhatikan,” ujarnya.
Melalui implementasi sistem sterilisasi berbasis identitas, zonasi, dan teknologi face recognition, ASDP Lembar berharap kawasan Pelabuhan Penyeberangan Lembar semakin tertib, aman, modern, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada seluruh pengguna jasa transportasi laut di Nusa Tenggara Barat.
