Home / NTB

Pemprov NTB Percepat Realisasi Program Prioritas, Sinkronkan Agenda Daerah dengan Pusat

- Wartawan

Selasa, 28 April 2026 - 15:20 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah pejabat dan perwakilan OPD mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/4/2026), membahas sinkronisasi program prioritas pusat dan daerah.(Foto.Istimewa)

Sejumlah pejabat dan perwakilan OPD mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/4/2026), membahas sinkronisasi program prioritas pusat dan daerah.(Foto.Istimewa)

Mataram Halontb.com – Pemerintah Provinsi NTB memperkuat langkah percepatan program prioritas daerah melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal, pada Selasa, (28/4/2026) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur.

Rapat ini menitikberatkan pada penajaman dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Faozal menegaskan, arah kebijakan pembangunan NTB harus selaras dengan program nasional agar investasi pusat yang masuk dapat memberikan dampak maksimal di daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebut poin-poin yang ditekankan dalam rapat tersebut juga selaras dalam upaya mencapai triple agenda
yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas.

“Secara garis besar, pertemuan ini menekankan pentingnya optimalisasi, penajaman, dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, strategi utamanya adalah memastikan investasi pusat yang fantastis dapat terjaga dan tepat sasaran di daerah,” ujarnya.

Salah satu fokus utama adalah penguatan konektivitas dan infrastruktur perhubungan. Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi, baik udara maupun laut, yang selama ini masih menghadapi kendala biaya tinggi.

“Kita mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional yang sering terkendala high cost. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar,” kata Faozal.

Selain itu, revitalisasi kawasan wisata Senggigi juga menjadi perhatian serius. Pemprov berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung untuk meningkatkan tingkat hunian hotel.

“Revitalisasi Senggigi kita dorong, termasuk mengalihfungsikan Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung darat dermaga. Ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan itu,” ujarnya.

Di sektor ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda strategis. Produk peternak lokal diharapkan dapat terserap dalam program nasional tersebut.

“Kita ingin memastikan produk lokal seperti telur dan daging ayam dari peternak NTB masuk ke dapur MBG. Peran koperasi juga kita dorong sebagai konsolidator agar distribusi stabil dan tidak kalah bersaing dengan produk luar daerah,” jelasnya.

Sementara itu, di bidang lingkungan, Pemprov menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau.

“Keberlanjutan TPA Kebon Kongok harus dijaga, termasuk penanganan sampah di pintu masuk utama dari bandara hingga Mataram. Ini penting untuk menjaga citra NTB tetap asri,” katanya.

Di sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum juga menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah serta perbaikan jaringan irigasi.

“Kita harus mengawal program nasional seperti tiga juta rumah, sekaligus merespons kebutuhan daerah terkait perbaikan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Faozal.

Tak kalah penting, sektor energi dan sumber daya mineral juga mendapat perhatian, khususnya dalam percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat guna menekan praktik tambang ilegal.

“Penetapan WPR dan IPR harus dipercepat untuk menekan illegal mining yang merusak lingkungan. Ini juga bagian dari upaya menata sektor pertambangan agar lebih tertib,” tegasnya.

Faozal menambahkan, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan implementasi di daerah.

“Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga harus mampu menjembatani kebijakan nasional agar tidak terjadi gap antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Bappeda, Biro Ekonomi dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi serta kebutuhan daerah guna memastikan seluruh program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Sumber Berita : Taufik Natanagara

Berita Terkait

BPS Catat NTP NTB Naik Jadi 130,44, Daya Beli Petani Menguat
Detik-detik Mencekam Atap SMAN 7 Mataram Roboh: Siswa Panik Berhamburan, 5 Orang Terluka
Sukses Gelar Pelepasan 203 Siswa Terbaiknya di UIN Mataram, MAN Lobar Buktikan Kualitas Madrasah Unggulan
Jalan Rusak di Teluk Gok Tak Kunjung Diperbaiki: Anak Sekolah Kesulitan, Jenazah Ditandu hingga Warga Sakit Harus Naik Perahu
Sentuhan Kasih PLN untuk Anak Negeri, 56 Anak Yatim Desa Teros Terima Santunan Penuh Haru
Hingga Hari ke-17, 4.709 Jemaah dan Petugas Haji NTB Telah Tiba di Arab Saudi
Pemprov NTB–BBPOM Mataram Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan di Era Digital
Resmi! Komdigi Batasi Medsos Anak di Bawah 16 Tahun, Pemprov NTB Siap Kawal

Berita Terkait

Minggu, 21 Juni 2026 - 23:14 WITA

GWO NTB Desak Polisi Usut Pemilik Akun Facebook “Mbk Mona” Terkait Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan

Jumat, 19 Juni 2026 - 13:53 WITA

Rizka Sintiyani Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Kematian Brigadir Esco

Kamis, 11 Juni 2026 - 12:03 WITA

Pemkab Buleleng Layangkan SP-2, Pembangunan Tower di Bongancina Diminta Dihentikan

Rabu, 10 Juni 2026 - 14:45 WITA

Tok! Radiet Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Kematian Mahasiswi Unram di Pantai Nipah

Rabu, 10 Juni 2026 - 05:10 WITA

Brigadir Rizka Dituntut 14 Tahun Penjara atas Kematian Suaminya Brigadir Esco

Kamis, 4 Juni 2026 - 00:36 WITA

Kejari Lombok Tengah Tahan 4 Tersangka Korupsi Proyek Truk Sampah Senilai Rp5,1 Miliar

Senin, 1 Juni 2026 - 06:00 WITA

Bongkar Jaringan Lintas Provinsi, Tim Puma Jatanras Polda NTB Ringkus 8 Pelaku Curanmor

Sabtu, 30 Mei 2026 - 16:49 WITA

Kapolda NTB Pimpin Patroli Rinjani Presisi, 868 Personel Sisir Lokasi Rawan Kriminalitas

Berita Terbaru