Kejari Lombok Tengah Tahan 4 Tersangka Korupsi Proyek Truk Sampah Senilai Rp5,1 Miliar

- Wartawan

Kamis, 4 Juni 2026 - 00:36 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menggiring para tersangka kasus korupsi pengadaan truk sampah dan amrollDinas Lingkungan Hidup (DLH) ke dalam mobil tahanan, Rabu (3/6/2026). (Foto: Istimewa)

Petugas Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menggiring para tersangka kasus korupsi pengadaan truk sampah dan amrollDinas Lingkungan Hidup (DLH) ke dalam mobil tahanan, Rabu (3/6/2026). (Foto: Istimewa)


LOMBOK TENGAH
, Halontb.com — Kasus dugaan korupsi pengadaan truk sampah (dump truck) dan amroll pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah resmi menetapkan dan menahan empat orang tersangka dalam proyek bernilai Rp5,1 miliar tersebut.

Ironisnya, dari empat orang yang dijebloskan ke sel tahanan, tiga di antaranya merupakan mantan pejabat teras DLH Lombok Tengah, sedangkan satu orang lainnya adalah pihak swasta yang bertindak sebagai rekanan proyek.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Putri Ayu Wulandari, menyatakan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah. Demi kelancaran penyidikan, para tersangka langsung ditahan.

“Para tersangka kami tahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat,” ujar Putri Ayu dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, kongkalikong dalam proyek pengadaan fasilitas kebersihan tahun anggaran 2021 ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp712 juta.

Modus Operandi

Bagaimana anggaran miliaran rupiah untuk kebersihan kota ini bisa dikorupsi? Jaksa membeberkan rantai permainan culas yang melibatkan para tersangka dari hulu hingga hilir:

  • Tersangka MAA (Kepala DLH periode Jan 2020 – Sept 2021):
    Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MAA diduga menabrak aturan sejak awal. Ia menyusun perencanaan proyek tanpa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sah. Ia juga memecah satu kontrak menjadi dua secara ilegal, menandatangani adendum fiktif, serta nekat menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) meskipun truk sampah belum rampung 100%.
  • Tersangka SU (Kepala DLH periode Nov 2021 – Des 2022):
    Menjabat sebagai KPA berikutnya, SU diduga melakukan kelalaian fatal. Ia meloloskan dan menyetujui pembayaran lunas tanpa memeriksa fisik kendaraan di lapangan. Akibat kecerobohan ini, dokumen resmi seperti STNK dan BPKB kendaraan
    amroll tersebut tidak pernah terbit hingga hari ini.
  • Tersangka SA (Kasubag Perencanaan DLH periode Jan 2020 – Juni 2022):
    SA berperan memuluskan verifikasi pembayaran yang tidak valid. Tak hanya itu, ia juga diduga kuat memalsukan tanda tangan pada dokumen serah terima kendaraan.
  • Tersangka A (Direktur Perusahaan Rekanan):
    Dari pihak swasta, Direktur A diduga memenangkan tender menggunakan dokumen dan surat dukungan palsu. Setelah menang, ia tidak membeli kendaraan dari distributor resmi, melainkan membelinya dari perusahaan peserta tender lain yang kalah. Ia juga melakukan serah terima fiktif dan menolak menyerahkan jaminan pelaksanaan, meskipun uang proyek sudah dicairkan penuh ke rekeningnya.

Segera Disidang di Pengadilan Tipikor

Kejari Lombok Tengah memastikan tidak akan mengulur waktu untuk menuntaskan kasus ini. Begitu berkas administrasi rampung, keempatnya akan segera disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

Putri Ayu menambahkan, ketegasan membongkar kasus korupsi truk sampah ini adalah bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung program strategis nasional Asta Cita yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Kami fokus pada penguatan reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang bersih. Pemberantasan korupsi ini penting untuk memastikan pembangunan fasilitas publik untuk masyarakat Lombok Tengah tidak dinikmati oleh segelintir oknum,” tegas Putri Ayu.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru