LOMBOK BARAT, Halontb.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat terus mengintensifkan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan menargetkan penurunan angka kemiskinan sekitar 1 persen pada tahun ini. Upaya tersebut difokuskan melalui penanganan keluarga miskin ekstrem, penguatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak.
Baca juga: Gubernur NTB Tunjuk Wabup Lombok Barat Jalankan Tugas Bupati
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat saat ini berada di kisaran 11,90 persen. Sementara itu, berdasarkan proses verifikasi dan validasi (verivali) data kelompok desil 1 dan desil 2, terdapat sekitar 4.000 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin ekstrem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Data kemiskinan itu kami verifikasi berdasarkan kelompok desil 1 dan desil 2. Dari hasil itu, terdapat sekitar 4.000 kepala keluarga yang tergolong miskin ekstrem,” katanya, Kamis (6/8).
Menurut Wabup UNA sapaan akrabnya, penanganan terhadap kelompok miskin ekstrem dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dibanding masyarakat miskin pada umumnya. Sebab, sebagian besar keluarga dalam kategori tersebut dinilai belum memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk diberdayakan secara langsung.
Karena itu, pemerintah lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses layanan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Untuk kelompok miskin ekstrem, pendekatannya harus menyentuh kebutuhan dasar. Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ini menjadi langkah awal agar mereka bisa keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Nurul Adha menjelaskan, setelah penanganan kelompok miskin ekstrem, pemerintah akan memperkuat program pemberdayaan bagi masyarakat yang berada pada kelompok miskin atau angka kemiskinan 11,90 persen tersebut.
Kelompok ini, menurutnya, masih memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program ekonomi produktif. Namun, mereka juga tergolong rentan kembali jatuh ke dalam kemiskinan apabila menghadapi tekanan ekonomi.
“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya mengangkat mereka keluar dari kemiskinan, tetapi juga memastikan mereka tidak kembali jatuh ke kondisi yang lebih buruk,” katanya.
Baca juga: Haniy, Siswi MAN Lombok Barat Raih Medali Perak pada Kejuaraan Pencak Silat Nasional 2026
Untuk itu, Pemkab Lombok Barat mengintegrasikan berbagai program pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi wilayah.
Berdasarkan hasil pemetaan pemerintah daerah, kasus kemiskinan ekstrem tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. Namun, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sekotong.
Nurul Adha menilai kondisi geografis, aksesibilitas wilayah, serta keterbatasan fasilitas menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya angka kemiskinan ekstrem di kawasan tersebut.
“Kalau melihat datanya, yang paling banyak berada di Kecamatan Sekotong. Kemungkinan dipengaruhi kondisi wilayah yang relatif jauh, akses yang masih terbatas, serta faktor fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui target penurunan kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah. Pemerintah daerah menargetkan penurunan sekitar 1 persen pada tahun ini, meski membutuhkan upaya yang cukup besar.
“Dalam satu tahun menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit itu tidak mudah. Mudah-mudahan kita bisa mencapai penurunan sekitar 1 persen, meski membutuhkan perjuangan yang luar biasa,” ujarnya.
Baca juga: Tenggang Waktu Menipis, DPRD Lombok Barat Desak Pemda Tuntaskan Status 31 Honorer Sebelum Desember
Selain mengandalkan program pemerintah, Pemkab Lombok Barat juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi nonpemerintah (NGO) dan pemerintah provinsi.
Salah satu mitra yang terlibat adalah Islamic Relief, yang menjalankan program pendampingan keluarga miskin melalui sistem graduasi agar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga mengintegrasikan program tersebut dengan Program Desa Berdaya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Program pendampingan seperti yang dilakukan Islamic Relief maupun Desa Berdaya menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu,” kata Nurul Adha.
Baca juga: Tiga Anggota DPRD NTB Divonis Bebas dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Siluman
Ke depan, strategi pemberdayaan masyarakat juga akan diarahkan pada pengembangan potensi unggulan setiap desa. Pemkab Lombok Barat menggandeng kalangan akademisi untuk melakukan kajian terhadap potensi ekonomi desa sehingga program pemberdayaan dapat disusun lebih tepat sasaran.
Menurut Nurul Adha, pendekatan tersebut diperlukan agar setiap program benar-benar sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal masyarakat.
“Kalau sebuah desa memiliki potensi jagung, maka program pemberdayaan harus mendukung sektor itu, bukan justru diarahkan ke komoditas lain. Pendekatan berbasis potensi desa inilah yang akan terus kami dorong agar program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif,” pungkasnya.
