Halontb.com – Polemik pembangunan Gedung Layanan Pendidikan dan Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Mataram semakin memanas. Dengan anggaran Rp70 miliar, proyek ini diharapkan menjadi salah satu fasilitas pendidikan kesehatan terbaik di NTB. Namun, faktanya, pembangunan gedung ini berjalan di tempat, tanpa ada kejelasan kapan akan selesai.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama terkait pengelolaan anggaran dan transparansi pelaksanaan proyek. Publik khawatir bahwa proyek ini akan bernasib sama seperti kasus-kasus sebelumnya yang terjadi di Poltekkes Mataram.
Poltekkes Mataram: Kampus atau Ladang Korupsi?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejarah mencatat, bukan kali ini saja Poltekkes Mataram tersandung persoalan proyek. Pada tahun 2017, kampus ini terlibat dalam skandal korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) yang merugikan negara miliaran rupiah.
Kala itu, dua pejabat kampus, Awan Dramawan dan Zainal Fikri, divonis 7 tahun 6 bulan penjara setelah terbukti melakukan penggelembungan anggaran dan pengadaan barang fiktif. Audit BPKP bahkan menyatakan proyek tersebut mengalami total loss, alias seluruh barang yang diadakan tidak dapat digunakan.
Kini, dengan terbengkalainya proyek senilai Rp70 miliar, masyarakat mulai mempertanyakan: apakah Poltekkes Mataram kembali bermain dalam proyek ini?
Direktur Bungkam, PPK Menghindar: Ada Apa?
Upaya konfirmasi kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram, dr. Yopi Harwinanda Ardesa, M.Kes, tidak membuahkan hasil. Saat dihubungi oleh Seputar NTB, beliau memilih untuk tidak memberikan tanggapan.
Hal serupa terjadi pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, yang juga menghindari konfirmasi media. Sikap ini justru semakin menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari publik.
Menurut Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, SH, ketidakjelasan proyek ini harus segera ditindaklanjuti oleh BPK atau bahkan KPK.
“Jika proyek ini memang bermasalah, jangan sampai dibiarkan! Kami siap mengawal kasus ini hingga ke pusat!” tegas Hendrawan.
Sementara itu, Ketua Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat, Aldi, SH, mengatakan bahwa proyek ini memiliki indikasi kuat permainan anggaran.
“Apakah Rp70 miliar ini benar-benar digunakan sesuai peruntukan? Jika tidak, kami siap melaporkannya ke aparat penegak hukum!” ancam Aldi.
Publik Menunggu Kejelasan
Dengan rekam jejak buruk dalam pengelolaan proyek, Poltekkes Mataram kini berada dalam sorotan tajam. Jika proyek ini tidak segera dijelaskan, maka besar kemungkinan skandal ini akan semakin membesar.
Masyarakat NTB menuntut transparansi. Jika tidak, bukan tidak mungkin aksi besar-besaran akan digelar dalam waktu dekat.
Apakah Poltekkes Mataram akan kembali menjadi pusat skandal korupsi, atau justru berhasil membuktikan bahwa mereka bersih? Publik menunggu jawaban ! .
