Korupsi Kian Merajalela, Aliansi Pecinta Keadilan NTB Serukan Reformasi Moral bagi Aparat Hukum

- Wartawan

Kamis, 9 Oktober 2025 - 06:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Aliansi Masyarakat Pecinta Keadilan NTB, Herman Cemon, bersama anggota aliansi membacakan pernyataan sikap di Mataram, menuntut agar Pengadilan Tipikor menegakkan hukum secara bersih dan berkeadilan. (Foto: Istimewa)

Koordinator Aliansi Masyarakat Pecinta Keadilan NTB, Herman Cemon, bersama anggota aliansi membacakan pernyataan sikap di Mataram, menuntut agar Pengadilan Tipikor menegakkan hukum secara bersih dan berkeadilan. (Foto: Istimewa)

Halontb.com –  Kian maraknya kasus korupsi di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali memantik keprihatinan publik. Aliansi Masyarakat Pecinta Keadilan NTB mengeluarkan pernyataan sikap tegas, menuntut aparat penegak hukum agar tidak bermain mata dengan kepentingan politik dan ekonomi para elit dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Dalam surat resmi yang diterima media ini, Aliansi menilai korupsi telah menjelma menjadi “penyakit sosial” yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, dan menghambat laju pembangunan ekonomi daerah.

“Fenomena korupsi hari ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga telah menjadi alat kepentingan segelintir elit. Bahkan lembaga penegak hukum pun kini tak lagi steril dari bayang-bayang kepentingan,” demikian kutipan isi pernyataan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aliansi menyebut situasi ini sebagai ancaman serius bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Mereka menilai aparat hukum harus kembali pada komitmen moral penegakan hukum yang bersih, objektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kekuasaan.

Tuntutan Tegas ke Pengadilan Tipikor Mataram

Dalam butir sikap yang dibacakan di Mataram, Aliansi Masyarakat Pecinta Keadilan NTB menyampaikan lima tuntutan pokok:

1. Mendukung Pengadilan Tipikor Mataram untuk menegakkan keadilan dalam setiap perkara korupsi di NTB tanpa pandang bulu.

2. Meminta hakim Tipikor Mataram agar mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta persidangan secara obyektif, terutama dalam kasus LCC yang sedang menjadi sorotan publik.

3. Mendorong adanya keputusan hukum yang berkeadilan, berdasarkan fakta dan bukan tekanan pihak-pihak tertentu.

4. Menuntut agar putusan pengadilan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat sebagai korban sistemik dari praktik korupsi.

5. Mengimbau agar Tipikor Mataram berhati-hati dalam memutus perkara, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi di NTB yang kini sedang tumbuh pesat.

Mereka juga menekankan bahwa kesalahan dalam penegakan hukum akan berdampak luas, bukan hanya pada kredibilitas lembaga peradilan, tetapi juga pada kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi daerah.

Seruan Moral dari Basis Akar Rumput

Kordinator Umum Aliansi, Herman Cemon, bersama Kordinator Lapangan Lukmanul Hakim dan Hendrawan Saputra, menegaskan bahwa gerakan mereka bukan sekadar reaksi emosional, tetapi seruan moral dari masyarakat yang muak melihat praktik korupsi yang terus berulang tanpa efek jera.

“Kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau politik. Kami hanya menuntut agar keadilan ditegakkan dengan jujur. Jika korupsi dibiarkan terus berakar, maka NTB akan kehilangan masa depannya,” ujar Herman.

Aliansi juga menyerukan agar semua elemen masyarakat turut mengawasi proses hukum yang sedang berjalan, terutama terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan pihak berpengaruh. “Jangan biarkan keadilan dibeli. Hukum harus berdiri di atas kebenaran, bukan kekuasaan,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Editor : reza

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru