Kemenag NTB: Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual Secara Sistematis Izin Ponpes Dicabut!

- Wartawan

Jumat, 26 Mei 2023 - 23:15 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dampingi Kakanwil Kemenag NTB, Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag NTB, M. Ali Fikri (kiri), memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (25/5/2023). Foto: istimewa

Dampingi Kakanwil Kemenag NTB, Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag NTB, M. Ali Fikri (kiri), memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (25/5/2023). Foto: istimewa

Tapi untuk kasus yang menimpa oknum pimpinan Ponpes di Lombok Timur. Dan kajian yang sudah dilakukan semua pihak. Pihaknya belum bisa memutuskan apakah oknum pimpinan Ponpes itu bersalah atau tidak. Sebab, putusan hukumnya belum inkrah.

“Keputusannya belum inkrah, apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak. Kita juga belum berani memutuskan, tapi akan diserahkan ke Pusat,” tegasnya.

Menurut Fikri, persoalan ini tidak melulu soal izin pesantren yang dicabut. Terpenting yang harus diperhatikan adalah di Ponpes itu ada lembaga pendidikan mulai dari SMA, Madrasah Aliyah, Tsanawiyah dan Ibtidaiyah. Semua indikator itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk dicabut atau tidak sebuah Ponpes. “Yang jelas kita akan bekerja dengan SOP dan ketentuan-ketentuan yang ada,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Disampaikan, ada dua Ponpes yang saat ini kena musibah, hanya mempunyai kasus hukum praduga. Setelah ditelisik, dari dua Ponpes yang pimpinannya tersandung masalah tindak kekerasan seksual terhadap santriwatinya itu. Hanya satu Ponpes yang memiliki izin, dan bisa dikategorikan sebagai pondok pesantren, yakni Ponpes yang ada di Sikur. Sementara Ponpes di Kotaraja tidak pernah masuk data Kanwil Kemenag NTB.

“Yang terdata di Kanwil hanya satu Pondok Pesantren, di Sikur saja, yang pelapornya hanya satu korban. Kalau yang itu (Ponpes Kotaraja, red) tidak ada di data kami, bahwa itu pondok pesantren. Karena sampai hari ini, setelah kami cek izin operasional tidak ada di Kanwil Lotim,” katanya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru