Jejak Pejabat di Tambang Ilegal Sekotong-Lantung: Forum Rakyat Geruduk Kejati NTB, Ancam Bongkar Bukti

- Wartawan

Senin, 17 Maret 2025 - 06:30 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diskusi serius antara perwakilan Forum Rakyat dan pejabat Kejati NTB membahas langkah hukum terhadap dugaan keterlibatan pejabat dalam tambang emas ilegal di NTB. (Foto: Istimewa)

Diskusi serius antara perwakilan Forum Rakyat dan pejabat Kejati NTB membahas langkah hukum terhadap dugaan keterlibatan pejabat dalam tambang emas ilegal di NTB. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Kasus tambang emas ilegal di Sekotong dan Lantung kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Forum Rakyat (FR) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dengan tuntutan tegas: bongkar mafia tambang ilegal yang diduga melibatkan pejabat tinggi.

Sejak mencuat beberapa bulan lalu, kasus perusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal ini tak kunjung menemui titik terang. Ketua Forum Rakyat, Hendrawan Saputra, menduga ada upaya sistematis untuk melindungi aktor-aktor besar di balik bisnis tambang ilegal tersebut.

“Kami sudah menunggu terlalu lama. Sampai kapan kasus ini dibiarkan menggantung? Kami menduga ada upaya pembiaran yang disengaja,” kata Hendrawan dalam aksi demonstrasi di depan kantor Kejati NTB, Senin (17/3/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Forum Rakyat tidak hanya menyoroti kerusakan lingkungan, tetapi juga indikasi korupsi yang melibatkan pejabat. Menurut mereka, jaringan tambang ilegal ini tidak mungkin berjalan tanpa restu dari orang-orang berkuasa.

Lebih mengejutkan, Hendrawan mengungkap bahwa pihaknya memiliki bukti keterlibatan istri seorang pejabat dalam perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengendalikan operasi tambang ilegal.

“Ini bukan sekadar dugaan. Kami punya bukti otentik yang mengarah pada keterlibatan istri pejabat dalam bisnis tambang ilegal ini,” tegasnya.

Forum Rakyat memastikan akan membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan dugaan keterlibatan pejabat ke Kejaksaan. Mereka menegaskan tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan dan penindakan tegas.

“Kami akan serahkan nama-nama pejabat yang kami kantongi. Kami siap mengawal kasus ini sampai ada tersangka,” ujar Hendrawan.

Sementara itu, Humas Kejati NTB, Efrien Saputra, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu berkas administrasi dari Balai Lingkungan Hidup sebelum bisa melanjutkan penyelidikan perusakan lingkungan di Sekotong dan Lantung.

“Kami masih menunggu berkasnya. Setelah kami terima, pasti akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Sedangkan terkait laporan dugaan korupsi pejabat, Efrien menegaskan bahwa pihak Kejati NTB siap menindaklanjuti jika ada laporan resmi.

“Silakan laporkan, kami akan proses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.

Skandal tambang ilegal Sekotong dan Lantung kini berada di persimpangan: apakah Kejati NTB akan bertindak tegas atau justru membiarkan kasus ini lenyap di bawah tekanan politik dan kekuasaan? Forum Rakyat memastikan mereka tak akan diam sampai keadilan ditegakkan.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru