Dugaan Pemerasan Suara: Kades Sapugara Bree Tertangkap Ancam Warga dengan Penghapusan Bantuan PKH

- Wartawan

Kamis, 10 Oktober 2024 - 03:48 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Kepala Desa

Ilustrasi Kepala Desa

Halontb.com – Gelombang kontroversi tengah melanda Desa Sapugara Bree setelah beredarnya video yang diduga memperlihatkan seorang Kepala Desa (Kades) berinisial JML mengancam warganya dengan penghentian bantuan PKH jika mereka tidak mendukung pasangan calon Bupati Fud-Aher. Dalam rekaman itu, JML secara gamblang menyatakan bahwa hanya warga yang mendukung pilihannya yang akan terus mendapatkan bantuan.

“Kalau ingin tetap menerima bantuan PKH, ikuti saya dan pilih Fud-Aher. Kalau tidak, ya urusan kalian,” ucap JML dengan nada ancaman di depan warga yang tampak tertegun.

Tak hanya mengancam, JML juga mengaku sudah menghapus nama-nama penerima bantuan dari desa tersebut tanpa melalui prosedur yang sah. “Ada beberapa yang sudah saya coret dari daftar penerima PKH, dan itu keputusan saya sendiri,” tambahnya dengan penuh keyakinan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus ini segera menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, mengingat PKH adalah hak yang diatur berdasarkan kriteria resmi dari Kementerian Sosial. Langkah JML yang dianggap semena-mena itu memicu kecaman luas, dengan desakan agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan. Ancaman politik seperti ini dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak tatanan demokrasi di daerah tersebut.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

3.170 Warga Binaan di NTB Terima Remisi HUT ke-81 RI, 26 Orang Langsung Bebas
BPK Ungkap Modus Pinjam Nama di 11 Sekolah Lombok Barat, Temukan Imbalan dan Kelebihan Bayar Rp1,4 Miliar
Polda NTB Bongkar Jaringan Curanmor di Sekotong, Tiga Unit Motor Diamankan
Dicecar Puluhan Pertanyaan KPK Selama Dua Jam, Wabup UNA: Syukurnya Tak Pernah Dilibatkan Proyek
Wabup UNA dan Sejumlah Pejabat Lombok Barat Diperiksa KPK Terkait Kasus OTT Bupati LAZ
Tiga Oknum Polisi di NTB Ditangkap Dugaan Kasus Narkoba, Berasal dari Polda NTB, Polres Lobar dan Bima Kota
Tender Kampus 3 UIN Mataram Disorot, Dugaan Pengaturan Pemenang dan Deal-dealan Proyek Rp7,8 Miliar Mencuat
Polres Lombok Barat Perketat Penertiban Knalpot Brong Jelang HUT RI ke-81: Edukasi dan Penindakan Jadi Prioritas

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 06:16 WITA

3.170 Warga Binaan di NTB Terima Remisi HUT ke-81 RI, 26 Orang Langsung Bebas

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 23:32 WITA

Polda NTB Bongkar Jaringan Curanmor di Sekotong, Tiga Unit Motor Diamankan

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 03:15 WITA

Perkuat Toleransi di NTB, PMB LP2M UIN Mataram Gelar Moderation Connect Ke-3

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:58 WITA

Dicecar Puluhan Pertanyaan KPK Selama Dua Jam, Wabup UNA: Syukurnya Tak Pernah Dilibatkan Proyek

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:03 WITA

Wabup UNA dan Sejumlah Pejabat Lombok Barat Diperiksa KPK Terkait Kasus OTT Bupati LAZ

Selasa, 11 Agustus 2026 - 08:03 WITA

SK Tahunan Dipersoalkan, Ribuan Guru PPPK Lombok Barat Desak Kepastian Masa Kerja

Selasa, 11 Agustus 2026 - 07:49 WITA

Tiga Oknum Polisi di NTB Ditangkap Dugaan Kasus Narkoba, Berasal dari Polda NTB, Polres Lobar dan Bima Kota

Selasa, 11 Agustus 2026 - 06:57 WITA

Tender Kampus 3 UIN Mataram Disorot, Dugaan Pengaturan Pemenang dan Deal-dealan Proyek Rp7,8 Miliar Mencuat

Berita Terbaru