Rachmat Hidayat Berang, Ada Pejabat Eselon II Pemprov NTB Melabeli Orang Sasak Memiliki ”Semangat Jurakan”

- Wartawan

Kamis, 11 Mei 2023 - 00:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halontb.com – Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat benar-benar tidak terima orang Sasak dilabeli memiliki ”semangat jurakan” yang diidentikkan dengan permainan tradisional panjat pinang yang acap mengganggu, menarik, dan menekan sesamanya, demi ambisi pribadi.

”Pejabat di daerah ini yang menyebut orang Sasak memiliki ”semangat jurakan” benar-benar telah melakukan kebohongan besar. Orang Sasak, tidak pernah dan tidak akan pernah memiliki ”semangat jurakan”,” tandas Rachmat di Mataram, kemarin (10/5).

Orang Sasak memiliki ”semangat jurakan” disebut oleh Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik saat berpidato pada acara halalbihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di Jakarta, Ahad (7/5) lalu. Hadir dalam halalbihalal tersebut sekitar seribu diaspora Lombok yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Sementara Khalik disebut hadir mewakili Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Potongan video sambutan Khalik telah beredar luas dalam berbagai aplikasi percakapan dan telah mengundang kegeraman sejumlah tokoh masyarakat Sasak. Selain label ”semangat jurakan” dalam pidato sambutannya tersebut, Khalik juga membuat statemen yang mengarah politik. Rachmat dalam pernyataanya kepada media sehari sebelumnya menilai, dengan statemennya itu, Ahsanul Khalik terang-terangan terlibat dalam politik praktis dan melanggar kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara yang kini memangku jabatan eselon II di Pemprov NTB.

Rachmat menegaskan, Khalik benar-benar offside. Karena itu, politisi kharismatik Bumi Gora ini akan terus mengawal tuntutannya kepada Gubernur Zulkieflimansyah agar pejabat daerah yang terlibat politik praktis mendapat tindakan tegas.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

SK Tahunan Dipersoalkan, Ribuan Guru PPPK Lombok Barat Desak Kepastian Masa Kerja
Kunjungi Pelabuhan Lembar, Komisi VII DPR RI Dorong Penguatan Keamanan dan Penambahan Dermaga
DPRD Lobar Ungkap Dugaan Pola Pergeseran Anggaran, 90 Persen Proyek Temuan KPK Tak Pernah Dibahas di Paripurna
12 Tuntutan Forum FBI Warnai Hearing Akbar Bersama Seluruh Komisi DPRD Lombok Barat
NasDem Bantah Dugaan Aliran Dana di Balik Sikap Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Lombok Barat
Dewas RSUD Tripat Disorot, DPRD Lombok Barat Desak Evaluasi Menyeluruh
Sebelum Kena OTT KPK, LAZ Disebut Diam-diam Lobi Kursi Ketua Gerindra NTB saat Masih Pimpin PAN
Siapa yang Akan Duduki Wakil Bupati Lombok Barat? PAN Langsung Klaim Hak, Sejumlah Nama Mulai Bermunculan

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 06:16 WITA

3.170 Warga Binaan di NTB Terima Remisi HUT ke-81 RI, 26 Orang Langsung Bebas

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 23:32 WITA

Polda NTB Bongkar Jaringan Curanmor di Sekotong, Tiga Unit Motor Diamankan

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 03:15 WITA

Perkuat Toleransi di NTB, PMB LP2M UIN Mataram Gelar Moderation Connect Ke-3

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:58 WITA

Dicecar Puluhan Pertanyaan KPK Selama Dua Jam, Wabup UNA: Syukurnya Tak Pernah Dilibatkan Proyek

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:03 WITA

Wabup UNA dan Sejumlah Pejabat Lombok Barat Diperiksa KPK Terkait Kasus OTT Bupati LAZ

Selasa, 11 Agustus 2026 - 08:03 WITA

SK Tahunan Dipersoalkan, Ribuan Guru PPPK Lombok Barat Desak Kepastian Masa Kerja

Selasa, 11 Agustus 2026 - 07:49 WITA

Tiga Oknum Polisi di NTB Ditangkap Dugaan Kasus Narkoba, Berasal dari Polda NTB, Polres Lobar dan Bima Kota

Selasa, 11 Agustus 2026 - 06:57 WITA

Tender Kampus 3 UIN Mataram Disorot, Dugaan Pengaturan Pemenang dan Deal-dealan Proyek Rp7,8 Miliar Mencuat

Berita Terbaru