Halontb.com – Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat mengingatkan Penjabat Gubernur NTB HL Gita Ariadi yang kini sudah didampingi Pj Sekretaris Daerah untuk tancap gas dan segera membenahi tata kelola birokrasi dan tata kelola keuangan daerah. Kepemimpinan efektif Pj Gubernur yang hanya 18 bulan bukanlah waktu yang panjang sehingga tak ada waktu buat berleha-leha.
“Delapan belas bulan itu waktu yang sangat pendek. Apalagi dengan adanya sejumlah persoalan krusial peninggalan masa kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya Zul-Rohmi. Itu akan jadi persoalan yang secara mendasar akan cukup mengganggu,” kata Rachmat, Rabu (4/9/2023).
Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, sejumlah isu krusial sudah menunggu Pj Gubernur di depan mata. Antara lain kondisi birokrasi yang sedang tidak baik-baik saja dan belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB yang jauh dari kata tertib. Termasuk juga penyelenggaraan kontestasi politik, pemilu dan pilkada, hingga perlehatan program pembangunan nasional di NTB. Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rachmat menegaskan, birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama, karena hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah. Karena itu, kata dia, dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktur dan kuat dalam kinerja.
Politisi lintas zaman ini lantas mengungkapkan bagaimana dalam masa kepemimpinan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah lima tahun terakhir, birokrasi terjebak dalam praktik tata kelola yang buruk.
“Bayangkan, dalam masa lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali. Artinya ada delapan hingga sembilan kali mutasi setiap tahun,” ungkapnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
