Halontb.com – Suasana hangat terasa ketika Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, tiba di Sekolah Rakyat 18, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kamis (11/9). Didampingi pejabat daerah, ia meninjau ruang-ruang belajar, berdialog dengan pengelola, dan menyerap aspirasi seputar pengembangan lembaga pendidikan alternatif yang tengah menjadi perhatian publik.
Program sekolah rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Lebih jauh, ia dimaksudkan sebagai wadah inklusi pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terpinggirkan dari akses sekolah formal.
Marsda Eko Dono dalam sambutannya menyatakan pentingnya melakukan pengecekan lapangan. “Kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri, apakah program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan Presiden,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi daerah, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat H.K. Lalu Winengan menegaskan bahwa keberhasilan sekolah rakyat hanya bisa dicapai jika ada sinergi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, sekolah rakyat bukan hanya tanggung jawab Kemenko Polhukam atau kementerian terkait, tetapi juga harus menjadi gerakan bersama masyarakat.
“Sekolah rakyat adalah wajah dari keadilan sosial. Pemerintah daerah berkewajiban mendukung penuh agar sekolah ini tidak berhenti sebagai proyek, melainkan tumbuh sebagai gerakan pendidikan kerakyatan,” ungkap Winengan.
Satria Irwandi, Kepala Sekolah Rakyat 18, menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia menyebutkan bahwa meskipun siswa yang diterima tanpa seleksi dan berasal dari keluarga prasejahtera, sekolah berkomitmen membangun karakter serta mutu pembelajaran yang setara dengan sekolah formal.
Kunjungan ini menegaskan kembali arah kebijakan pendidikan nasional di bawah Presiden Prabowo: menghadirkan sekolah rakyat sebagai sarana pendidikan alternatif yang nyata, membumi, dan mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat di daerah-daerah.
