LOMBOK TENGAH, Halontb.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah ratusan siswa dari tiga sekolah di Kecamatan Batukliang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian operasional tersebut dilakukan menyusul insiden yang dikategorikan sebagai kejadian menonjol. SPPG yang menghentikan aktivitasnya merupakan SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu di bawah naungan Yayasan Budi Sain Mangkling.
Baca juga: 352 Siswa di Lombok Tengah Diduga Keracunan Massal Usai Santap MBG
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Fathul Gani, mengatakan penghentian operasional dilakukan sesuai prosedur ketika terjadi kejadian luar biasa atau insiden menonjol dalam pelaksanaan program MBG.
“Ini berdasarkan fakta lapangan karena selama ini kalau ada kejadian seperti ini langsung di-suspend,” kata Gani, Jumat (11/9/2026).
Menurut Gani, penghentian tersebut berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Operasional baru dapat dipertimbangkan kembali setelah dilakukan evaluasi terhadap penyebab kejadian dan aspek keamanan pangan.
Insiden tersebut melibatkan ratusan siswa dari SDN Repok Puyung, SDN Beber, dan MTs Qudwatun Hasanah di Lombok Tengah.
Baca juga: Kasus Aborsi Ilegal di NTB, Izin Praktik Dokter Dicabut dan Rumah Sakit Kena Sanksi
Berdasarkan laporan awal, makanan MBG dari SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu mulai didistribusikan ke sejumlah sekolah pada Jumat sekitar pukul 08.15 WITA. Makanan kemudian mulai dibagikan kepada para penerima manfaat sekitar pukul 09.00 WITA.
Keluhan kesehatan mulai muncul tidak lama setelah makanan dikonsumsi. Gejala dilaporkan muncul dalam rentang pukul 09.10 hingga 12.15 WITA.
Hingga Jumat sore, jumlah sementara penerima manfaat yang tercatat mengalami gejala mencapai 352 orang.
Para siswa kemudian mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.
Rinciannya, Puskesmas Pringgarata menangani 144 korban, Puskesmas Aik Darek 124 korban, Puskesmas Mantang 67 korban, dan Puskesmas Bagu 17 korban.
Baca juga: 4 Saksi Absen, KPK Jadwalkan Kembali Pemanggilan dalam Kasus Bupati Lobar Nonaktif
Gani mengatakan kondisi para korban terus dipantau. Sebagian siswa telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan, sementara sebagian lainnya masih menjalani observasi.
“Observasi itu sekitar tiga jam, baru dipastikan boleh pulang atau tetap dirawat. Kita masih menunggu update-nya,” ujarnya.
Berdasarkan dokumentasi yang dihimpun, menu MBG yang dibagikan pada hari kejadian terdiri atas nasi, ayam goreng tepung, sayur, menu cacah, serta roti canai atau makanan sejenis sebagai pelengkap.
Namun, hingga kini belum dapat dipastikan komponen makanan mana yang menjadi penyebab munculnya gejala pada para siswa.
Tim investigasi epidemiologi masih melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kontaminasi dan memastikan penyebab kejadian.
Para korban dilaporkan mengalami sejumlah gejala, antara lain pusing, mual, muntah, nyeri pada bagian mulut atau perut, lemas, sesak napas, hingga diare.
Fathul Gani mengatakan salah satu temuan awal di lapangan mengarah pada dugaan bahwa makanan dikonsumsi melewati batas waktu ideal. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sejumlah bahan makanan dinilai berpotensi lebih cepat mengalami penurunan kualitas apabila tidak ditangani dan dikonsumsi dalam rentang waktu yang tepat.
Meski demikian, temuan tersebut masih menjadi bagian dari evaluasi dan belum menjadi kesimpulan akhir mengenai penyebab keracunan.
“Terpenting semua pihak harus mengevaluasi bahan makanan, kan ada ahli gizi juga. Kepala dapur harus menjadi kepala rumah tangga yang memilah dan memilih bahan terbaik untuk dimasak,” kata Gani.
Ia menegaskan, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga waktu distribusi dan konsumsi harus menjadi perhatian seluruh pengelola dapur MBG.
Insiden di Lombok Tengah ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar keamanan pangan.
Hingga saat ini, penanganan terhadap para siswa masih dilakukan oleh fasilitas kesehatan terkait. Sementara itu, investigasi epidemiologi dan evaluasi terhadap SPPG terus berjalan untuk memastikan sumber masalah serta mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
