Mundur dari DPRD, Tapi Masih Kantongi Gaji: Akheruddin Dicibir Sebagai Calon Pemimpin Tanpa Etika

- Wartawan

Jumat, 11 Oktober 2024 - 06:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bukti Kuitansi: Akheruddin, meski sudah mundur sebagai anggota DPRD Sumbawa Barat untuk maju Pilkada 2024, masih menerima gaji Rp 41,6 juta di bulan Oktober 2024. (Foto: Istimewa)

Bukti Kuitansi: Akheruddin, meski sudah mundur sebagai anggota DPRD Sumbawa Barat untuk maju Pilkada 2024, masih menerima gaji Rp 41,6 juta di bulan Oktober 2024. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Akheruddin, anggota DPRD Sumbawa Barat yang telah resmi mundur untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati (Cawabup) di Pilkada 2024, kini terseret dalam pusaran kritik tajam. Meskipun sudah menyatakan mundur, Akheruddin diduga masih menerima gaji dan tunjangan sebagai anggota dewan, menuai kecaman keras dari masyarakat.

“Ini jelas tidak etis! Mundur kok masih ambil gaji? Apalagi sudah mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Pemimpin seperti ini akan mencederai kepercayaan publik!” kata Herlan Ambo, aktivis lokal yang lantang mengkritik langkah politik Akheruddin.

Menurut Ambo, tindakan Akheruddin yang mengambil gaji saat seharusnya sudah lepas dari jabatan dewan, mencerminkan ketidakberanian dalam mengambil sikap. “Ini bukan soal aturan semata, ini soal moralitas. Jika takut kehilangan fasilitas, lebih baik tidak maju! Pemimpin tanpa etika akan menciptakan daerah yang tidak bersih,” tambahnya dengan tajam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, bagian Tata Usaha dan Keuangan DPRD Sumbawa Barat mengonfirmasi bahwa Akheruddin tetap menerima gaji sebesar Rp 41,6 juta, meski telah mengajukan pengunduran diri. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan komitmen Akheruddin sebagai calon pemimpin.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pengusaha Lokal Tersingkir dari Proyek Smelter: DPRD KSB Siap Gugat Ketimpangan Ekonomi di Tanah Sendiri
Atlet PON NTB Menanti Bonus yang Tak Kunjung Datang, DPRD: Jangan Permainkan Hak Mereka!
Skandal Keuangan RSUD Lombok Barat? DPRD Soroti Utang Besar di Tengah Pendapatan Rp 150 Miliar!
Megawati Lestari Diduga Melecehkan Masyarakat Sumbawa, Desakan Sanksi Meningkat
Kecelakaan Maut di Tambang AMNT: DPRD NTB Murka, Tuntut Penghentian Operasi dan Evaluasi Total!
RSUP NTB Terancam Krisis Keuangan, DPRD Bongkar Dugaan Permainan Anggaran dan Utang Fantastis
Sidang AKD DPRD KSB Memanas, Nama Aherudin Sidik Picu Penundaan Paripurna
Pendapatan Ratusan Miliar, DPRD Lobar Minta Laporan Keuangan PTAM Giri Menang

Berita Terkait

Selasa, 29 April 2025 - 07:02 WITA

Jelang Pemberangkatan Haji 2025, Ribuan Jamaah NTB Jalani Pembekalan Intensif

Selasa, 29 April 2025 - 01:06 WITA

Ribuan ASN dan Masyarakat NTB Bersatu dalam Zikir untuk Keselamatan Jamaah Haji 2025 di Asrama Haji Lombok

Minggu, 27 April 2025 - 03:56 WITA

Meski Tak Diundang, Sejumlah Tokoh Sentral Bumi Gora Siap Hadir Rayakan Ultah Bang Zul Bersama Mi6

Sabtu, 19 April 2025 - 04:12 WITA

Menyalakan Api Kesadaran: Dinas PUPR NTB Ajak ASN Bekerja dengan Hati dan Jiwa Nasionalisme

Rabu, 16 April 2025 - 10:51 WITA

Jemaah Haji Sumbawa Barat 2025 Naik Jadi 125 Orang, Kemenag Siapkan Layanan Khusus untuk Lansia 80 Tahun

Rabu, 16 April 2025 - 10:48 WITA

Sejak PTNNT Menjadi PT AMMAN, Perusahaan Lokal KSB Tersingkir? Ade Putra Yudin: “Sejak 2017 Tak Pernah Dapat Proyek!”

Rabu, 16 April 2025 - 10:38 WITA

Mataram Bangun Simbol Pemerintahan Baru: Kantor Wali Kota Rp 58 Miliar Siap Berdiri di 2025

Selasa, 8 April 2025 - 03:18 WITA

Jenazah Bayi Tersangkut di Pelabuhan: Ketika Duka Yuliana Bertabrakan dengan Aturan dan Ketidakmampuan

Berita Terbaru

Raja Agung Nusantara (kanan) dan Samudra Putra (kiri). (Foto: Istimewa)

Hukrim

Tangani Kasus LCC, Kejati NTB Berpotensi Langgar HAM

Minggu, 27 Apr 2025 - 09:38 WITA