LOMBOK BARAT, Halontb.com — Konflik antara warga Dusun Labuapi Selatan dengan pengembang proyek perumahan bersubsidi Kaliana Residence terus bergulir. PT Lambang Sejati, selaku pengembang, membantah seluruh tudingan yang dilayangkan sejumlah warga terkait sengketa akses jalan dan pemindahan saluran irigasi yang belakangan ramai diberitakan media lokal.
Sebelumnya, puluhan warga kavlingan di RT 09, Dusun Labuapi Selatan, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, menyatakan penolakan terhadap rencana penggunaan jalan lingkungan mereka sebagai akses menuju proyek Kaliana Residence. Selain soal jalan, sejumlah petani setempat juga mengeluhkan pemindahan saluran irigasi yang mereka nilai mengganggu pengairan sawah milik 34 petani seluas tujuh hektare.
Menanggapi hal tersebut, Penasihat Hukum PT Lambang Sejati, Media Wardi, menyatakan pihaknya keberatan dengan narasi yang berkembang di masyarakat. Ia mengklaim perusahaan sudah berulang kali mendatangi warga secara persuasif untuk membicarakan rencana pembangunan akses jalan, namun tidak pernah menemukan titik temu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kesimpulan kami dari PT adalah semua berita yang dikeluarkan oleh beberapa media itu berita salah atau bohong,” kata Media Wardi saat memberikan keterangan resmi kepada media, Sabtu (5/9).
Baca juga: Warga Labuapi Tolak Pembangunan Akses Jalan Perumahan, Petani Persoalkan Pemindahan Saluran Irigasi
Klaim Kelengkapan Izin
Media menegaskan bahwa seluruh dokumen perizinan proyek, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin dari pihak desa, telah dikantongi perusahaan. Ia juga mengklaim adanya kesepakatan tukar guling tanah pecatu desa antara PT Lambang Sejati dengan Pemerintah Desa Labuapi yang disetujui Kepala Desa, H. Amanah, S.H.
Menurutnya, lahan pecatu desa yang semula kurang produktif dipindahkan ke lokasi yang dinilai lebih produktif sebagai bagian dari skema tukar guling tersebut. Ia menambahkan, dokumen yang dipegang perusahaan turut memuat tanda tangan persetujuan dari pihak desa maupun kecamatan.
Mediasi Berulang Kali Buntu
Media mengungkapkan bahwa proses mediasi antara perusahaan dan warga telah beberapa kali digelar, termasuk yang difasilitasi Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Camat Labuapi, namun selalu menemui jalan buntu.
Baca juga: Kades Labuan Tereng Kecam Dugaan Pengeroyokan Ketua KNPI Lobar, Desak Polisi Ungkap Pelaku
Ia mengklaim, dalam setiap forum mediasi, warga hanya menyampaikan penolakan tanpa merinci dasar keberatan maupun tuntutan yang jelas.
“Setiap kita tanyakan apa maunya, selalu menjawab dengan tidak mengizinkan perumahan ini untuk memakai akses jalan,” ujarnya, menambahkan bahwa pihaknya mempertanyakan dasar hukum penolakan tersebut karena warga dinilai tidak memiliki dokumen kepemilikan atas jalan yang dipersoalkan.
Ia membedakan antara “warga Labuapi” pada umumnya dengan kelompok warga kavlingan yang menolak, yang menurutnya merupakan “oknum” tersendiri.
Bantah Soal Irigasi
Terkait keluhan petani soal pemindahan saluran irigasi yang disebut memperlambat aliran air ke sawah, Media membantah keras. Ia mengklaim kondisi saluran justru diperbaiki dan pemindahannya telah mengantongi izin dari dinas terkait, bukan atas kehendak sepihak perusahaan.
“Itu pembohongan kalau menurut saya,” katanya, sembari menyebut pemberitaan tersebut sebagai upaya membangun narasi negatif yang merusak citra perusahaan di mata masyarakat Labuapi.
Tawarkan Kompensasi Rp30 Juta untuk 22 KK
Dalam kesempatan itu, Media mengungkapkan bahwa perusahaan sebelumnya telah menawarkan dana tali asih atau kompensasi sebesar Rp30 juta yang diperuntukkan bagi 22 kepala keluarga (KK) terdampak, melalui Kepala Desa Labuapi.
Kompensasi tersebut, kata dia, ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak debu dari aktivitas pembangunan, bukan sebagai pembayaran atas tanah.
“Itu pun tidak tertutup kemungkinan untuk ditambah dari perusahaan,” ujarnya.
Perusahaan Janji Perbaikan Jalan
Menyoal rencana ke depan, Media menyatakan perusahaan berkomitmen memperbaiki jalan akses dengan pengaspalan hotmix serta penambahan penerangan jalan umum. Ia menegaskan status jalan tersebut nantinya bukan milik kawasan perumahan semata, melainkan fasilitas umum yang dapat digunakan bersama.
Baca juga: Kekeringan Ancam Pertanian Lobar, Hampir 150 Hektare Lahan Tempos Terdampak
Ia turut berharap warga yang masih keberatan dapat membuka ruang kerja sama. Menurutnya, proyek tersebut merupakan bagian dari program nasional Tiga Juta Rumah Subsidi yang berpotensi mendorong pertumbuhan sektor UMKM di kawasan setempat.
“Harapan kami, warga yang masih merasa keberatan mari kita kedepankan kerja sama. Ini adalah program pemerintah untuk masyarakat. Ke depannya, infrastruktur jalan ini akan kami perbaiki dan menjadi fasilitas bersama yang diharapkan dapat meningkatkan nilai kawasan tersebut,” pungkasnya.
