Pemprov NTB Cari Jalan Keluar Krisis Air Bersih Gili

- Wartawan

Minggu, 6 September 2026 - 04:30 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga memeriksa jeriken air bersih hasil dropping Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di kawasan Gili, Lombok Utara, Minggu (6/9/2026), sembari menunggu solusi permanen atas krisis suplai air bersih di kawasan tersebut.(Foto: Istimewa)

Warga memeriksa jeriken air bersih hasil dropping Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di kawasan Gili, Lombok Utara, Minggu (6/9/2026), sembari menunggu solusi permanen atas krisis suplai air bersih di kawasan tersebut.(Foto: Istimewa)

LOMBOK UTARA, Halontb.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan langkah penyelesaian gangguan suplai air bersih di kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya, yang berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat sekaligus aktivitas pariwisata.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk memastikan suplai air dapat kembali berjalan, sembari menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum yang menjadi latar belakang terhentinya jaringan air bersih.

Hal itu disampaikan Gubernur saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree, di Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca juga: Pemprov NTB dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026

Menurut Miq Iqbal, persoalan suplai air tersebut tidak sederhana karena bersinggungan dengan aspek lingkungan dan proses hukum. Namun, kebutuhan air masyarakat dan keberlangsungan aktivitas di kawasan pariwisata tetap harus mendapat jalan keluar.

“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Miq Iqbal.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan yang ada dapat kembali berjalan untuk sementara waktu. Opsi tersebut disiapkan sebagai solusi transisi sembari proses penyelesaian persoalan regulasi dan hukum ditempuh sesuai ketentuan.

Miq Iqbal mengatakan Menteri Lingkungan Hidup telah menyampaikan komitmen untuk membantu mencarikan solusi. Pemprov NTB selanjutnya akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.

“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” katanya.

Baca juga: Dari Layanan Listrik hingga Kepedulian Lingkungan, PLN UP3 Bima Tegaskan Diri sebagai Mitra Daerah

Pemprov NTB menargetkan jaringan air bersih dapat kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan sebagai langkah awal memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas pariwisata di kawasan terdampak.

Sambil menunggu solusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah melakukan dropping air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan.

Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan yang terdampak gangguan suplai air bersih.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Baca juga: Kekeringan Ancam Pertanian Lobar, Hampir 150 Hektare Lahan Tempos Terdampak

Menurut Miq Iqbal, mengalirkan kembali jaringan air yang sudah tersedia merupakan pilihan paling memungkinkan untuk jangka pendek. Namun, langkah tersebut harus ditempatkan sebagai solusi sementara sambil pemerintah bersama seluruh pihak menyiapkan penyelesaian yang lebih permanen.

Persoalan air bersih di kawasan Gili, lanjutnya, harus diselesaikan dengan mempertemukan dua kepentingan sekaligus: menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan pariwisata, serta memastikan seluruh pengelolaan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan lingkungan dan hukum.

Pemprov NTB memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan agar pelayanan air bersih dapat segera dipulihkan.

Bagi NTB, memastikan air kembali mengalir bukan hanya soal menjaga aktivitas pariwisata, tetapi terutama memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Solusi jangka pendek harus segera berjalan, sementara penyelesaian permanen harus dibangun di atas kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.(KominfotikNTB)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Warga Labuapi Tolak Pembangunan Akses Jalan Perumahan, Petani Persoalkan Pemindahan Saluran Irigasi
Tiket MotoGP Mandalika 2026 Sudah Terjual 50%, Pemprov NTB Genjot Infrastruktur dan Layanan Inklusif
Korban KMP Putri Yasmin Meninggal setelah Delapan Hari Dirawat, Keluarga Pertanyakan Tanggung Jawab Perusahaan
Hari Ketiga Pencarian KMP Putri Yasmin, Satu Penumpang Selamat, 4 Orang Masih Dicari
Wabup UNA Bersama Menhub dan Gubernur NTB Jenguk Korban KMP Putri Yasmin di RSUD Tripat
Jelang Maulid, Disdag Lobar Intensifkan Sidak Harga dan Siapkan Pasar Murah Antisipasi Lonjakan Sembako
Setahun Lebih Rusak Parah Tanpa Perbaikan, Warga Terpaksa Melintas di Jembatan Bakong
Asak Datu Desak Pemkab Lombok Barat Bekukan Aplikasi BANTU-IN, Soroti Serapan Anggaran dan Dasar Hukumnya

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 08:45 WITA

Pemprov NTB dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026

Jumat, 4 September 2026 - 11:45 WITA

KPK Beri Waktu Sebulan, Pemkab Lobar Diminta Evaluasi Total Perencanaan Keuangan Usai OTT Mantan Bupati LAZ

Jumat, 4 September 2026 - 09:47 WITA

Lombok Barat Siapkan Big Data, Menuju Pemerintahan Berbasis Data

Kamis, 3 September 2026 - 07:06 WITA

Selamat Datang Putri Mahkota Victoria di NTB, Menguatkan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Kamis, 3 September 2026 - 05:53 WITA

KPK Ungkap Tata Kelola Pemda di NTB Masih Rentan Korupsi, Skor Integritas di Bawah Ambang Nasional

Selasa, 1 September 2026 - 10:24 WITA

Jelang Pilkades 2026, Asisten I Lobar: Konsistensi Bekerja adalah Kampanye Terbaik Incumbent

Senin, 31 Agustus 2026 - 12:20 WITA

Water Barrier Rembiga Sempat Dibongkar Warga, Miq Iqbal-Bang Aji Turun Tangan

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:43 WITA

Skor Integritas Jatuh, Aktivis Lobar: Jangan Berlindung di Balik Perintah Atasan, Wabup Harus Evaluasi OPD

Berita Terbaru

Warga memeriksa jeriken air bersih hasil dropping Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di kawasan Gili, Lombok Utara, Minggu (6/9/2026), sembari menunggu solusi permanen atas krisis suplai air bersih di kawasan tersebut.(Foto: Istimewa)

Daerah

Pemprov NTB Cari Jalan Keluar Krisis Air Bersih Gili

Minggu, 6 Sep 2026 - 04:30 WITA

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Jumat (4/9/2026).(Foto: Istimewa)

Pemerintahan

Pemprov NTB dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026

Sabtu, 5 Sep 2026 - 08:45 WITA